Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik kuota rokok dan minuman beralkohol di Kabupaten Bintan dari Kepala BP Bintan, Mohd Saleh H. Umar. Hal itu dikonfirmasi usai Saleh diperiksa sebagai saksi pada, Rabu (31/3/2021).
Saleh diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018.
“Diperiksa terkait proses serta tahapan pengajuan kuota rokok dan minuman beralkohol di Kabupaten Bintan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (1/4/2021).
Selain itu, Saleh juga dikonfirmasi mengenai tugas pokok dan fungsi selaku Kepala BP Kawasan Bintan.
“Keterangan detailnya telah tertuang dalam BAP penyidik KPK yang akan dibuka untuk umum dalam proses persidangan,” jelasnya.
Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bintan, Kepri. Kasus yang diusut terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Bintan.
KPK pun telah melakukan penggeledahan 4 lokasi berbeda antara lain, Kompleks perumahan Rafflesia Batam, Kompleks Perumahan bukit raya indah sukajadi Batam, Kantor PT GBB (Golden Bamboo Bintan), di Kawasan lytech industri Batam dan Kompleks Perumahan Sawang Permai, Batam.
“Dari penggeledahan ini, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang yang berhubungan dengan perkara,” kata Ali.
Dalam kasus ini, diduga KPK telah menetapkan tersangka. Sayangnya, hal tersebut belum dipublikasikan lantran kebijakan baru pimpinan KPK.
“Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya. Karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka,” sambung Ali.
Namun, lanjut Ali, pada waktunya KPK akan memberitahukan kepada publik terkait konstruksi kasus tersebut. Begitu juga mengenai alat bukti apa saja, dan tentu siapa saja yang dijerat tersangka di kasus ini.
“Namun demikian, kami memastikan, sebagai bentuk transparansi kepada publik, KPK akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini,” pungkas Ali.*
(sumber: okezone.com)
