by

Satuan Kerja di Lingkungan Kemenkumham Kepri se-Kota Batam Deklarasi Janji Kerja Menuju WBK/WBBM

Batam (HK) – Satuan kerja se-Kota Batam dilingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) lakukan deklarasi janji kerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Lembaga yang melakukan deklarasi janji kerja itu diantaranya adalah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Batam, Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Batam, Selasa (23/2/2021) di Lapas kelas II A Batam.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Min Usihen mengatakan pihaknya berharap deklarasi janji kerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh satuan kerja se-Kota Batam yang sudah dicanangkan itu tidak hanya sebagai deklarasi saja. Namun, ini adalah tahap awal bagian kecil dari proses pembangunan zona integrasi yang memang harus dilakukan. Deklarasi janji itu adalah kesediaan untuk menepati janji, yakni janji kepada diri sendiri dan janji kepada masyarakat.

“Membangun zona integritas yang telah dilakukan bukan hal yang mudah, jadi kedepannya jika janjin yang sudah disampaikan itu tidak dijalankan maka akan runtuh, menciderai amanah dan organisasi. Oleh karena itu janji itu harus dipegang teguh,” ucap Min Usihen.

Disampaikannya, program pembangun zona integritas itu bukanlah suatu program yang baru, namun itu sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu. Pada tahun 2015 Kemenkumham dapat 1, tahun 2018 dapat 10, tahun 2019 dapat 43 dan tahun 2020 dapat 83.

“Bagi satuan kerja yang sudah WBK maka dia harus bisa menuju WBBM. Kalau sudah WBBM harus bisa mempertahankannya. Semua itu pasti bisa diraih asalkan ada kemauan dan komitmen bersama seluruh jajaran,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Ismoyo mengatakan, untuk Imigrasi Batam saat ini menguatkan zona integritas WBK menuju WBBM.

“Hari ini kami melaksanakan penanda tanganan nota kesepahaman dan deklasrasi zona integritas WBK menuju WBBM, tugas kami di tahun 2021 kembali menguatakn dan menigkatkan hal tersebut tentunya dalam pelayanan dan lainnya harus dibenahi,” ucap Ismoyo.

Dikatakan Ismoyo, pihaknya juga berupaya mewujudkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34, 41 dan 48 tahun 2021, itu sangat terkait sekali dengan pelaksanaan dengan UU Cipta Kerja.

Kemudian Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Terkait dukungan Batam bagaimana kebijakan keimigrasian bisa memberikan dukungan untuk pembangunan nasional dan pembangunan kesejahteraan, masyarakat dan recovery nasional.

“Khususnya di Batam ini sangat terkait dengan iklim investasi di Kota Batam. Jadi program ini kita akan masuk mulai publikasi secara bertahap kepada stakeholder, khususnya kawasan industri,” pungkasnya. (dam)

News Feed