by

Banyak Pemukiman Warga di Karimun Masuk Kawasan Hutan Lindung

KARIMUN (HK)-Pemukiman penduduk di Karimun ternyata banyak yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Terlebih sejak Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan no:76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dari Provinsi Kepri.

Untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait masuknya pemukiman mereka dalam kawasan hutan tersebut, maka DPRD Karimun membentuk panitia khusus (pansus) hutan lindung yang berada di dalam kawasan pemukiman masyarakat dan konsesi pertambangan.

“Memang kita akui, pemukiman masyarakat banyak yang masuk dalam status kawasan hutan lindung dan konsesi pertambangan sebenarnya sudah dari dulu. Melihat kondisi itu, DPRD Karimun sudah dari dulu merencanakan untuk pembentukan pansus ini,” ujar Ketua DPRD Karimun, Yusuf Sirat usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (23/2/2021).

Kata Yusuf Sirat, puncak dari persoalan itu ketika DPRD Karimun membahas Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dikatakan, status hutan bukan lagi kewenangan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, melainkan sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Yusuf Sirat menyebut, seluruh fraksi di DPRD Karimun mendukung dibentuknya pansus hutan lindung yang berada di dalam kawasan pemukiman masyarakat dan konsesi pertambangan tersebut.

“Semua fraksi di DPRD Karimun menyatakan tidak ada yang keberatan, semuanya mendukung DPRD membentuk pansus bersama pemerintah memperjuangkan kawasan pemukiman masyarakat,” jelasnya.

Bukan hanya pemukiman penduduk, aset milik pemerintah daerah seperti gedung olahraga indoor dan bandara juga masuk dalam kawasan hutan.

“Pembentukan pansus tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Karimun,” tuturnya.

Dikatakan, pansus akan menyusun jadwal dan rapat kerja bersama dengan pihak eksekutif hingga ke tingkat camat untuk menyamakan persepsi yang akan dibawa ke pemerintah pusat.

Sementara, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim berharap agar pansus yang baru saja dibentuk bisa bekerja dengan maksimal, sehingga bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat sampai ke tingkat pusat.

“Kami juga berharap, agar pemerintah pusat dapat turun ke Karimun sehingga mengetahui kondisi riil yang ada di lapangan dan bukan hanya melihat berdasarkan aturan saja,” ungkapnya. (ham)

News Feed