by

Seragam Baru Satpam Diberlakukan, ABUJAPI Kepri Minta Tidak Disalahgunakan

Batam (HK) – Seragam Satuan Pengamanan (Satpam) kini sudah berubah. Sebelumnya identik dengan warna biru dan putih, namun kini menjadi warna cokelat menyerupai seragam polisi.

Perubahan warna itu sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengaman Swakarsa dan sudah diundangkan sejak 5 Agustus 2020.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Agoes Dermawan mengatakan kepangkatan Satpam itu ada 9 tingkat kepangkatannya.

Kepangkatan itu juga memakai seragam baru yang mirip seperti seragamnya polisi. Satpam itu kategorinya ada 3 dan dia dalam memakai seragam yang baru itu juga harus mempunyai kartu anggota.

Hal tersebut disampaikan oleh Agoes Dermawan dan didampingi oleh ketua BPD ABUJAPI Provinsi Kepri, Dwifung Wirajaya Saputra saat Rakerda 1 BPD ABUJAPI Provinsi Kepri di Aston Batam Hotel Residence, Rabu (27/1/2021).

“Yang bisa pakai baju seragam baru ini adalah yang punya kartu anggota dan dia juga harus berada dibawah naungan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Kalau dia tidak punya maka dia adalah abal-abal,” ucap Dermawan.

Dikatakan Dermawan, seragam itu adalah seragam resmi, ada aturannya dan tidak boleh disalahgunakan. Satpam itu kewenangannya hanya dalam lingkup terbatas sesuai tempat dia bekerja.

“Jadi yang bisa pakai baju Satpam itu adalah dia sudah terdidik, punya KTA, punya ikatan ketenagakerjaan dibawah BUJP. Kalau Satpam yang ada di perumahan dan yang tidak dibawah BUJP maka pakaiannya boleh bebas saja, bisa pakai baju putih atau biru,” ujarnya.

Sementara itu, ketua BPD ABUJAPI Provinsi Kepri, Dwifung Wirajaya Saputra mengatakan, Rakerda yang dilakukannya itu adalah Rakerda pertama setelah 6 bulan kepengurusan yang dipimpinnya.

“Rakerda ini dihadiri oleh 49 BUJP dari 105 BUJP yang ada di Provinsi Kepri. Nanti mereka akan bergabung kembali, karena keanggotaan ABUJAPI ini adalah menjadi syarat kepengurusan dan rekomendasi dari Polda untuk izin operasional dari Mabes Polri,” ujar Dwifung.

Menurutnya, penetapan seragam baru Satpam mirip polisi itu adalah kado terindah pada ulang tahun ke-40 Satpam. Pihaknya selaku asosiasi BUJP harus mengsukseskannya. Karena waktu untuk mengyeragamkan baju Satpam itu diberi waktu selama 1 tahun, yakni hingga Agustus 2021.

“Jadi karena seragam ini mirip polisi, maka jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan. Kita himbau kepada BUJP dan penguna Satpam agar tidak sembarangan juga mengunakan seragam dan harus sesuai Perkap nomor 4 tahun 2020,” imbuhnya.

Ditambahkannya, dalam Rakerda itu pihaknya juga akan menetapkan standar management fee, sebab selama ini yang sering menjadi bahan persaingan usaha yang tidak sehat banyak yang banting-banting harga.

“Management fee kecil, akhirnya yang diambil adalah haknya pekerja. Karena perusahaan itu yang diambil adalah profit oriented, jika management fee cuma 3 hingga 4 persen maka itu pasti mengambil haknya pekerja,” pungkasnya. (dam)

News Feed