by

MK Terima Gugatan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur INSANI

Batam (HK) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang disampaikan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 2, Isdianto-Suryani (INSANI) pada Senin (18/1/2021).

Gugatan tersebut registrasi perkara 131/PHP.GUB-XIX/2021. Dalam akta itu juga menetapkan, Karli, SH dan kawan-kawan, yang menjadi kuasa pemohon Pasangan Cagub dan Cawagub Kepri nomor urut 2. Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri sebagai termohon.

“Alhamdulillah gugatan yang diajukan sudah memenuhi syarat dan diterima di MK, artinya narasi dan materi yang digugat itu sudah sesuai,” ucap Ketua tim pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri INSANI, Bakti Lubis saat dikonfirmasi haluankepri.com.

Disampaikan Bakti, pihaknya berharap nanti prosesnya berjalan dengan baik sampai pada persidangan, bahkan hingga nanti pada keputusan yang sah dari MK.

“Ini adalah suatu yang normatif saja, tidak ada istimewa dan itu adalah bahagian dari rangkaian Pilkada serentak 2020 lalu. Sidang tahap awal akan dilaksanakan pada 23 Januari mendatang,” ujar Bakti.

Lanjutnya, materi dari gugatan itu adalah pelanggaran dari penyelenggara Pilkada, yakni KPU Provinsi Kepri. Tim hukum dalam gugatan ini selain dari Batam, juga dibantu oleh tim hukum dari Jakarta, yang jumlahnya sebanyak 9 orang.

“Dari temuan-temuan yang didapatkan saat Pilkada, kita optimis dan berharap hasilnya positif. Semoga fakta-fakta dipersidangan nantinya menjadi fakta kebenaran,” ungkap Ketua DPD Partai Hanura Kepri itu.

Ditambahkannya, gugatan itu adalah yang normatif saja dan itu adalah tahapan akhir yang disiapkan oleh MK ketika tahapan Pilkada ada yang perlu disampaikan atau digugat.

Maka dari itu, Kepada masyarakat Kepri dan khususnya pendukung INSANI, apapun hasil yang diputuskan oleh MK nantinya harus dihormati bersama, sebab dengan ketentuan hukum MK itu sifatnya final dan mengikat.

“Harapannya kita jangan menjastis a dan menjastis b, itu tidak boleh, sebab Pilkada serentak sudah dilalui bersama-sama dengan tenang dan tanpa harus mejelekan tentunya,” pungkasnya. (dam)

News Feed