Batam (HK) – Menanggapi banyaknya keluhan di masyarakat tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Batam oleh PT Moya Indonesia, menjadi perhatian serius di lembaga DPRD Batam saat ini.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto mengatakan setelah pihaknya mendapatkan penjelasan dari PT Moya dan juga BP Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Batam, dapat diambil kesimpulan bahwasannya kinerja dari keduanya tidak maksimal dalam mengelola air bersih.
“Dari penjelasan yang diberikan oleh PT Moya dan juga BP Batam, jika kita lihat dengan realita yang ada, memang tidak sinkron,” ucap Budi usai melakukan RDP di Komisi I DPRD Batam, Rabu (13/1/2021).
Disampaikan Budi, ketika suatu pekerjaan yang akan dikerjakan seharusnya sudah memiliki sistem, namun sistem itu tidak tampak di PT Moya yang notabene sebagai perusahaan yang berwenang mengelola air bersih di Batam yang mengantikan ATB.
“Kalau saya lihat sistem kerjanya amburadul. Dan, saya rasa ini harus ditindaklanjuti lebih dalam lagi, saat ini banyak masyarakat yang mengeluh terhadap sistem pengelolaan air yang dilakukan oleh PT Moya,” ujar Budi.
Maka dari itu kata Budi, pihaknya akan mengusulkan kepada unsur pimpinan di DPRD Batam untuk segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan air bersih, supaya bisa lebih dalam lagi mengetahui apa saja yang menjadi penyebab amburadulnya sistem pengelolaan air bersih di Batam oleh PT Moya saat ini.
“Saya pribadi akan mengusulkan untuk secepatnya dibentuk Pansus. Alasannya karena air merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi seluruh mahluk hidup,” tuturnya lagi.
Namun, sebelumnya pihaknya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan di DPRD Batam, apakah harus diperdalam lagi pembahasannya di komisi, karena memang masih banyak hal konkret yang perlu ditindaklanjuti lagi.
“Nanti apakah langsung diusulkan saja pembentukan Pansus atau pendalaman dulu di Komisi. Sebab PT Moya ini kan hanya transisi saja,” ungkapnya.
Menurutnya, jika Pansus itu dibentuk, maka pansus itu akan bisa mengali permasalahan pengelolaan air di Batam lebih jauh dan bahkan juga bisa menghadirkan narasumber darimana saja untuk menyelesaikan permasalahan air tersebut, kalau hanya secara komisi agak terbatas. (dam)
