Kalangan pengusaha siap membantu pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi dalam rangka menekan penularan covid-19. Hal itu diungkapkan pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan perdana vaksin corona dari Sinovac, China. Hal ini sekaligus menandai resmi dimulainya program vaksinasi corona pada hari ini, Rabu (13/1).
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat memberikan catatan. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan pemetaan (mapping) penerima vaksinasi.
Selain itu, prioritas vaksinasi berdasarkan klaster, seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan menyebarkan covid-19.
Ia khawatir, jika vaksinasi tidak dilakukan dengan pemetaan jelas vaksinasi, maka tidak akan tepat sasaran.
“Kekhawatirannya, kalau tidak mapping jelas walau sudah vaksinasi (kasus) akan tetap muncul,” jelasnya dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).
Terkait dukungan program, Ellen mengaku siap menyediakan fasilitas yang diperlukan, mulai dari sumber daya hingga fasilitas tempat.
Lebih lanjut Ellen meminta pemerintah tetap memantau ketat penyebaran covid-19 meski vaksinasi telah dimulai. Pasalnya, sebelum terbentuk herd immunity atau 70 persen dari populasi divaksinasi, risiko penularan masih tinggi.
Masyarakat pun tetap harus melaksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
“Kami berharap besar ekonomi pulih lagi, aktivitas masyarakat juga bisa kembali seperti semula. Memang membutuhkan waktu, tidak bisa segera tapi upaya yang dilakukan kami lihat sudah cukup bagus,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran mengungkapkan kesiapannya mendukung program vaksinasi. Apalagi, katanya, sektor pariwisata dan turunannya seperti hotel dan restoran merupakan sektor yang terpukul berat akibat pandemi covid-19.
Dengan bergulirnya vaksinasi, diharapkan pergerakan atau mobilitas masyarakat dapat segera kembali pulih.
Dia mengaku siap membantu, namun ia memberi catatan kepada pemerintah untuk menargetkan sektor padat penduduk sebagai salah satu kelompok prioritas.
Menurut dia, jika daerah padat penduduk tidak menjadi kelompok prioritas dan penyebaran covid-19 masih tinggi, maka dunia usaha masih akan menerima imbasnya.
“Kami berharap vaksinasi (diprioritaskan) kepada padat penduduk agar penyebaran covid-19 bisa ditanggulangi. Perspektif kami yang paling berat adalah di kelompok padat penduduk bagaimana menerapkan protokol kesehatan,” imbuh Maulana. *
(sumber: cnnindonesia.com)
