TANJUNGPINANG (HK)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri akhirnya menyetujui usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kepri terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Propemperda tahun 2021.
Yangmana, Bapemperda mengajukan 15 Rancangan Peraturan Daerah Ranperda yang bakal dibahas pada paripurna DPRD Kepri di tahun 2021 mendatang.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Bapemperda Provinsi Kepri Irwansyah pada paripurna Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Propemperda tahun 2021 di Kantor DPRD Kepri Dompak, (26/11).
“Nantinya ada 15 Ranperda yang diusulkan bakal dibahas tahun 2021,” ujar Irwansyah.
Dikatakan Irwansyah,ke 15 Ranperda ini merupakan Ranperda yang terdiri dari lima Ranperda prioritas yang berasal dari Ranperda tahun 2020.
“Tiga ranperda wajib, tiga ranperda usulan DPRD Kepri dan tiga ranperda yang baru diusulkan Pemerintah Provinsi Kepri,” jelas Irwansyah.
Ke 15 Ranperda tersebut adalah sebagai berikut; Ranperda tentang pembangunan industri Provinsi Kepri, Ranperda tentang perusahaan perseroda Pembangunan Kepri, Ranperda tentang perseroda pelabuhan Kepri, Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepri (RUED-P), Ranperda tentang penyelenggaraan pelayaran dan pengelolaan ruang laut Kepri dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2020, Ranperda tentang APBD – P tahun 2021 dan Ranperda tentang APBD Murni tahun 2022.
Ranperda tentang pemberian insentif dan investasi Kepri, Ranperda tentang perlindungan anak, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Penempatan lambang dan simbol negara di kantor-kantor pemerintah di Provinsi Kepri, Ranperda tentang pengembangan budaya Kepri dan Ranperda tentang pelaksanaan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kepri.
Sementara itu,Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan setelah disetujui seluruh anggota DPRD Kepri, ke 15 Ranperda ini bakal dibahas DPRD Kepri di tiga masa sidang tahun 2021.(Efr)
