by

Bakti Lubis: Pertimbangkan Lagi Pengesahan UU Ciptaker

BATAM (HK) – Anggota Komisi III DPRD Kepri, Bakti Lubis mengatakan dia berharap Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sudah disahkan beberapa hari lalu.

Sebab, UU Cipta Kerja tersebut sangat banyak ditolak oleh masyarakat dan termasuk masyarakat di Provinsi Kepri, terutama adalah pada kalangan buruh dan mahasiswa.

“Kita berharap dalam hal ini pemerintah melalui kebijakan Presiden agar bisa melihat bagaimana kekhawatiran masyarakat saat ini,” ucap Bakti Lubis kepada media saat ditemui di Hotel Aston Batam, Rabu (14/10/2020) malam.

Menurut Bakti Lubis, pada UU Cipta Kerja yang sudah disahkan itu sebenarnya yang paling dipermasalahkan atau yang paling di tolak adalah menyangkut hak pasangon pekerja dan yang lain-lain adalah bagus.

“Menyangkut hak pasangon pekerja itu selama ini normatif saja susah untuk mendapatkan pasangon itu, apalagi dibuat sedemikian rupa, sehingga mereka merasa itu tidak berpihak kepada pekerja,” ujar ketua DPD partai Hanura Kepri itu.

Lanjutnya, disamping itu tentu ada juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya investasi itu dari pusat tanpa mempertimbangkan didaerah lagi, itu juga dikhawatirkan.

“Namun itu menjadi kewenangan pusat dan kita yang didaerah tidak mempunyai kewenangan langsung. Penolakan UU itu dari buruh dan mahasiswa turun kejalan itu adalah suatu yang wajar dan kita harus menghormatinya” imbuhnya.

Ditambahkannya, pihaknya sangat bersyukur bahwa penolakan UU Cipta Kerja dan demo yang dilakukan di Provinsi Kepri tidak ada anarkis dan tidak ada korban jiwa.

“Kami yakin dan percaya penegak hukum di Provinsi Kepri lebih jauh humanis dibanding di daerah Jakarta sana, mungkin situasinya juga jauh berbeda,” pungkasnya. (dam)

News Feed