by

Anggota DPRD Batam Dorong Pemerintah Percepat Pemberian Sertifikasi Kampung Tua

BATAM (HK) – Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda dorong Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mempercepat pemberian sertifikat kampung tua di Kota Batam.

Hal tersebut disampaikan Yunus Muda menanggapi adanya rencana sebagian masyarakat Kota Batam yang menginginkan untuk dihentikannya sementara waktu proses sertifikasi lahan di wilayah Kampung Tua.

Yakni sampai dengan adanya dasar Hukum Legalitas Pencabutan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kampung Tua (Enclave) pada saat dilakukan RDPU bersama ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Senin (28/9/2020) kemaren.

“Pemberian sertifikat itu sesuai dengan kebijakan dari Presiden RI, Joko Widodo, melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan juga Pemeko Batam beberapa waktu lalu,” ucap Yunus Muda, Selasa (29/9/2020) di kantornya.

Dikatakan Yunus Muda, kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut berbarengan juga dengan legalitas lahan di wilayah Kampung Tua.

Berdasarkan Peraturan Presiden menyatakan, bahwa Pulau Batam adalah wilayah BP Batam, maka seluruh tanah di Pulau Batam diklaim sebagai Hak Penguasaan Lahan (HPL) BP Batam.

Maka dari itu, Pemerintah Pusat melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan melepaskan lahan di Pulau Batam yang masuk dalam status kampung tua. Dikarenakan kampung tua tersebut sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya BP Batam.

“Sertifikat itu akan diberikan kepada masyarakat yang khusus tinggal di wilayah kampung tua saja. Sesuai dengan aturan kepemilikan lahan, masyarakat yang berhak mendapatkan sertifikat hak milik adalah masyarakat yang memiliki lahan di bawah 200 m2,” tutur Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam itu.

Ditambahkannya, untuk prosedur peralihan menjadi hak milik, ada regulasi dan prosedur yang perlu dipersiapkan. Supaya kedepannya tidak terjadi lagi hak milik di atas HPL dan tidak ada saling klaim.

“Karena ketika sudah hak milik maka HPL dari BP Batam akan gugur. Maka regulasi untuk menggugurkan HPL ini harus dipersiapkan,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Batam itu.

Lanjutnya, maka dari itu, dia meminta kepada pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menahan diri, hasil yang sudah diperjuangkan selama ini, agar jangan disia-siakan.

“Mari kita terus lanjutkan perjuangannya ini bersama-sama. Hasil yang sudah kita capai sekarang ini, harus terus kita pertahankan dan yang belum juga akan bersama-sama kita perjuangkan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam RDPU terkait persamaan kedudukan hukum, hak dan kewajiban warga negara di Kota Batam, Senin (28/9/2020) Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan DPRD Kota Batam juga meminta proses penyerahan sertifikat gratis atas Kampung Tua dihentikan sementara.

Yakni sampai dengan adanya dasar hukum sesuai Keppres Nomor 41 Tahun 1973. Dimana secara keseluruhan HPL itu menjadi kewenangan dari BP Batam.

Jadi karena HLP berdasarkan Keppres maka diminta kepada lembaga terkait untuk mencabut HLP nya kampung tua dari HLP BP Batam itu ada aturan hukumnya yang jelas.

“Tadi kita pertanyakan dasarnya kepada Pemko Batam dan BP Batam tidak muncul. Untuk mencabut sebagian HPL dan diperuntukan untuk kampung Tua yang keluar dari HPL BP Batam tentu harus berdasarkan legalitas dan dasar hukumnya juga harus ada,” ujar Nuryanto. (dam)

News Feed