by

PT Jaya Putra Kundur Mangkir 3 Kali RDP, Komisi I DPRD Batam Kecewa

BATAM (HK) – Komisi I DPRD Kota Batam kecewa terhadap manajemen perusahaan PT Jaya Putra Kundur (JPK), PT Putra Jaya Bintan (PJB) dan PT Paloh Mandiri.

Karena sudah tiga kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi I DPRD Kota Batam, tidak pernah hadir dan mengindahkan undangan yang diberikan, alias mangkir.

RDP itu adalah membahas permasalahan mengenai alih fungsi fasum di Perumahan Happy Garden RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 di RW IX Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja bersama masyarakat yang berdomisili diseputaran lokasi tersebut.

Sebab lahan hijau di lokasi itu belum jelas dan sampai saat ini masyarakat dibatasi untuk melakukan pengelolaan terkait lahan hijau yang ada diatas Peta Lokasi (PL) lahan perusahaan itu.

“Kita sangat menyayangkan pihak perusahaan tidak menghormati undangan kelembagaan, padahal kita tidak akan menghakimi dalam RDP ini,” kata anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha saat mempimpin RDP ketiga di komisi I DPRD Kota Batam, Jumat (25/9/2020).

Disampaikan Utusan, pada rapat tersebut pihaknya meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. Pertama adalah untuk memfasilitasi.

Yakni supaya perusahaan yang sudah menerima lokasi itu untuk segera menyerahkan fasum atau fasosnya untuk menyerahkan kepada pemerintah Kota.

Kedua, pihaknya meminta BP Batam untuk melakukan pengukuran kembali guna memperjelas titik lahan hijau dan komersil yang ada pada Peta Lokasi (PL) yang sudah diterima oleh perusahaan.

Gunanya adalah agar supaya tidak terjadi kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Karena kalau titiknya sudah jelas maka masyarakat harus memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan pembangunan.

“Selain itu kami mengingatkan PTSP agar dalam menerbitkan perizinan kedepannya terlebih dahulu memeriksa bukti penyerahan fasum kepada pemerintah Kota, kalau tidak ada buktinya maka ditunda penerbitan IMB nya,” kata Utusan.

Sementara itu, RW IX Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Yulianto mengatakan permasalahan ditengah masyarakat itu ialah, titik lokasi jasa dan titik lokasi fasum atas nama PT Paloh Mandiri dan PT Jaya Putra Kundur (JPK) yang keduanya adalah dikuasai oleh
PT Putra Jaya Bintan (PJB).

“Jadi kita minta kejelasan apakah lahan fasum itu akan dibangunnya atau bisa dipakai oleh warga untuk kepentingan umum, tapi pihak perusahaan itu mau mengusai semuanya dan akan dibangun,” tutur Yulianto.

RDP tersebut dihadiri oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam Lik Khai, anggota Komisi 1 Siti Nurlaila, Safari Ramadhan dan Tan A Tie.

Kemudian juga dihadiri oleh PTSP Kota Batam,
Kadis Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam, Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam. (dam)

News Feed