by

DPRD Minta Jaminan BP Batam Kepastian Pelayanan Air Pasca Berakhir Konsesi

BATAM (HK) – DPRD Kota Batam minta jaminan kepastian pelayanan air bersih kepada BP Batam pasca berakhirnya konsesi pengelolaan air bersih dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) pada 14 November 2002 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan terkait kepastian pelayanan air pasca berakhirnya konsesi BP Batam dan PT ATB di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam, Jumat (25/9/2020).

Dikatakan Nuryanto, pihaknya juga meminta PT ATB agar tetap komitmen dan menjaga pelayanan pendistribusian air bersih kepada masyarakat sampai berakhirnya masa konsesi.

“Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan masa konsesi ini dengan cara musyawarah, selanjutnya dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum,” ucap Nuryanto.

Lanjutnya, DPRD Kota Batam akan melakukan pendalaman dan pengkajian secara komprehensif dengan membentuk pansus.

BP Batam juga berkewajiban menyelesaikan persoalan izin kepad pihak terkait, yaitu Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

“Nanti kita juga akan meminta fatwa hukum dari Mahkamah Agung atas permasalahan konsesi antara BP Batam dan PT ATB,” pungkasnya.

RDP tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim, beberapa anggota DPRD lintas komisi, Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan BP Batam, Ibrahim Koto.

Selanjutnya, Presiden Direktur ATB, Ir Benny Adrianto Antonius, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Febrialin. (dam)

News Feed