by

Perpanjangan Penghapusan Denda Administratif Wajib Pajak di Batam Sedang Dikaji

Batam (HK) – Sekarang Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih mengkaji usulan memperpanjang masa penghapusan denda administratif wajib pajak seperti yang diharapkan banyak masyarakat Batam.

Pasalnya, stimulus yang diberikan pemerintah daerah tersebut terbukti mampu meningkatkan animo masyarakat untuk membayar pajak.

Seperti diketahui, pemberian pembebasan sanksi administratif berupa penghapusan dan denda pajak daerah tersebut meliputi sejumlah objek pajak di Kota Batam seperti pajak restoran, pajak hotel, hiburan, pajak penerangan jalan umum dan pajak parkir.

Keputusan yang diatur didalam keputusan Walikota Batam Nomor KPTS271/HK/IV/2020 ini berlaku dari 15 April sampai 30 Juni 2020.

“Nanti kita akan analisa dahulu dan beri telaah sekaligus melaporkan ke pimpinan tentang aspirasi masyarakat ini,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, Senin (14/9/2020) kemaren.

Lanjut Azmansyah, apakah nanti bentuknya berupa peraturan Walikota (Perwako) atau surat keputusan. Selain pemberian pembebasan sanksi administratif berupa penghapusan dan denda pajak daerah.

Saat ini Pemko Batam juga memberikan kemudahan lainnya yakni penghapusan denda pajak bumi bangunan. “Kalau untuk penghapusan denda PBB berlakunya sampai 30 September mendatang,” ucap Raja.

Pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda dan bunga pajak daerah diberikan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kota batam dengan ketentuan membayar pokok pajak periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Sebagaimama diketahui, stimulus penghapusan dengan dan bunga pajak yang diberikan Pemko Batam berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah Batam, khususnya dari pajak daerah.

Berdasarkan data yang masuk ke BP2RD Kota Batam, hingga 31 Agustus 2020, penerimaan pajak daerah Batam mencapai Rp 499,7 miliar dari target perubahan APBD 2020 Rp 800 miliar. (dam)

News Feed