by

Perlukah Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat ?

TANJUNGPINANG (HK)- Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, muallaf, orang yang benar-benar membutuhkan dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.

Hal ini disampaikan Juni Aziwantoro, dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman (STAIN SAR) di Tanjungpinang,Selasa (18/8).

“Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam,” ungkap Juni.

Menurut Juni, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah.

“Dari sisi moral, zakat juga mengajarkan untuk saling peduli dan berbagi menghindari sifat rakus dan tamak dari wajib zakat menuju arah pensucian dirinya dan hartanya,” ungkap Juni.

Juni mengatakan dari sisi sosial, zakat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan tanggung jawab kepada golongan yang mampu.

“Sedangkan dari sisi ekonomi, zakat berfungsi dalam penyebaran harta agar bisa dinikmati bagi seluruh manusia, tidak hanya bertumpu pada golongan orang kaya saja. Di samping itu semua, zakat dalam islam merupakan alat dalam usaha memberantas kemiskinan,” Jelas Juni.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mandat konstitusional perzakatan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan “pembinaan dan pengawasan” terhadap Lembaga Amil Zakat.

Oleh karena itu, Juni mengatakan bidang pengaturan dan pengawasan zakat dari sudut pandang Lembaga Amil Zalkat merupakan salah satu agenda penting penataan perzakatan ke depan, jika fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah tidak maksimal, maka akan berimplikasi terhadap kinerja sistem pengelolaan zakat nasional secara keseluruhan, Dan bisa mngakibatkan kepercayaan masyarakat dalam hal ini kepada Lembaga Amil Zakat setempat akan tergerus.

“Kepercayaan masayarakat yang menurun tentunya akan berimplikasi langsung pada jumlah besaran zakat yang dikumpulkan dari umat. Apabila hasil dari pengumpulan zakat relatif kecil maka tentu akan sedikit juga kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka pengambangan dan peningkatan ekonomi umat,” tegas Juni.

Pengawasan adalah merupakan langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak.

“Apalagi, pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,” tambah Juni.

Kemudian indikator yang diperlukan dalam menatakerjakan pengawasan dalam pengelolaan zakat sebagai berikut : Pertama, menetapkan standar pengawasan. Bermaksud, Lembaga Amil Zakat penting untuk membuat standar pengawasan agar dapat menilai sejauh mana pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan standar pengawasan yang telah dijalankan.

“Kedua,mengukur pelaksanaan kegiatan,
Artinya Lembaga Amil Zakat menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan secara periodik, sehingga ada batasan waktu dalam pelaporan dan pengambilan keputusan apabila diperlukan. Proses ini harus dilakukan secara terus menerus,” jelas Juni.

Ketiga, lanjut Juni Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan kerja, Artinya, pada tahap ini Lembaga Amil Zakat harus mengidentifikasi dan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang muncul. Penyimpangan tersebut harus dicari sebabnya, apakah karena faktor kesalahan sistem atau faktor kesalahan manusia (human error).

“Tindakan koreksi, Dalam tahap ini, fungsi pengawasan adalah mengoreksi sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan,” tambah Juni.

Yangmana, tindakan koreksi berupa: merubah standar awal yang mungkin saja tidak sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, merubah cara pengukuran pelaksanaan kerja, mengubah cara menganalisa.

“Menetapkan standar penghargaan dan hukuman Di tahap yang terakhir ini, Lembaga Amil Zakat diharuskan telah memiliki standar baku untuk mengantisipasi perbuatan kecurangan (fraud) yang mungkin saja dilakukan oleh para petugas amil zakat,” tegas Juni Aziwantoro yang juga Ketua Program Studi Akuntansi Syariah. (r)

News Feed