by

SKK Migas dan KKKS Tak Surut Diserang Wabah

  • Oleh: Pathurrahman, Wartawan Haluan Kepri

“Pada saat pandemi begini, industri hulu Migas harus tetap bekerja, cobaan ini harus dilalui bersama. Teman–teman KKKS harus tetap bekerja, lapangan Migas itu harus tetap menyala supaya NKRI mempunyai jaminan suplay energi.”

Begitu ditegaskan Pjs. Kepala SKK Migas Sumbagut, Haryanto Syafri pada Webinar SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersama Jurnalis Natuna, Kamis (6/8/2020).

Ia menjelaskan, di hulu Migas, SKK Migas sebagai regulator dan KKKS sebagai operator. Tahun 1970-2001 Pertamina sebagai regulator dan operator. Lalu tahun 2001 terjadi perubahan, maka lahirlah BP Migas dan BPH Migas, Pertamina bersama KKKS lainnya sebagai operator. Tahun 2012 sistem ini dikaji ulang, 13 November 2012 MK memutuskan sebagian pasal pada UU Nomor 22 taun 2001 tentang Migas dinyatakan inkonstitusional, BP Migas ditutup. Berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2013 dibuatlah SKK Migas yang bertugas melanjutkan fungsi pemerintah untuk berkontrak bersama investor Migas dan melakukan kegiatan operasional hulu Migas.

“Hulu dan hilir Migas adalah usaha yang berbeda walaupun sama-sama Migas, yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS adalah yang hulunya saja. Kegiatan upstream (hulu Migas) meliputi eksplorasi, pengembangan lapangan dan memproduksi minyak mentah dan gas murni. Tugas SKK Migas dan KKKS akan berhenti setelah terjadi jual beli minyak mentah tersebut di point positif yang menunjukkan sekian persen bagian negara dan bagian investor,” terang Haryanto.

Semua minyak mentah dikirim ke pengilangan Indonesia menggunakan kapal atau pipa, kecuali minyak mentah yang komposisinya tidak cocok dengan kilang atau komposisinya dapat merusak kilang. Minyak yang tidak cocok kemudian diekspor.

“Mesin kilang berbeda dengan rice cooker yang semua jenis beras bisa jadi nasi, tapi mesin kilang tergangtung komposisi. Minyak yang sudah diolah itu dipasarkan, bisa dieskpor tapi yang paling utama adalah dikirim ke pengepul atau galon yang bertugas mengontrol pengiriman kebutuhan publik dan meneruskannya untuk industri. Industri harus menggunakan minyak industri, tidak boleh menggunakan minyak subsidi,” tegasnya.

Industri Migas Natuna mulai dilaksanakan tahun 1970an. Premier Oil LTD mulai mencari minyak tahun 1979, melakukan penjualan minyak tahun 1996. ConocoPhiliphs sekarang Medco E&P Natuna menemukan minyak tahun 1974, mulai produksi tahun 1992. Star Energy menemukan minyak tahun 1978, kegiatan operasi tahun 1986. Mereka perlu belasan tahun baru dapat menjual minyak, selama kurun waktu itu investor hanya menyimpan uangnya dalam bentuk investasi kegiatan. Mereka perlu studi yang istimewa karena wilayah operasinya berada di lepas pantai yang sangat jauh dari daratan dengan kedalaman hingga 100 meter.

“Lalu kisaran tahun 1970-1980 senior-senior kami datang ke Natuna mencari pulau yang cocok dan paling dekat dengan area operasi, upaya negosiasi dilakukan sehingga dapat dibuat lapangan terbang di Pulau Matak yang disiapkan menjadi terminal khusus. Kru dari Jakarta mendarat di Matak, lalu berlayar menggunakan kapal atau terbang dengan helikopter ke area operasi. Kapal waktu tempuhnya sekitar 5 jam, helikopter sekitar 30 menit sampai,” paparnya.

Haryanto menegaskan, pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, semua resources milik negara, investor tidak memiliki resources. Tapi dalam pengelolaan resources, pemerintah tidak ingin membayar dengan financial tinggi dan tidak ingin menanggung resiko. Negara hanya menyiapkan ladang, lapangan dan wilayah kerja. Lalu diundang investor dan dipersilahkan berinvestasi dengan kesepakatan investor menyediakan konstruksi, tenaga profesional, teknologi terbaik dan menanggung resikonya.

Kontrak dilaksanakan dalam kurun waktu 30 tahun. Apabila KKKS tidak menunjukkan keberhasilan dalam 10 tahun masa kontrak pertama, kontrak diambilalih oleh negara. Semua yang sudah dilakukan investor seperti pembelian data, hasil studi dan sistem pemboran eskplorasi dan lain sebagainya menjadi milik negara. Investor dipersilahkan menutup buku kontraknya.

“Tapi jika ia berhasil mendapatkan minyak dan cadangannya, negara akan mengevaluasi cadangan tersebut. Ketika cadangan itu dinilai ekonomis untuk dikembangkan maka kontrak yang tadinya disiapkan untuk 30 tahun dapat dilanjutkan. Kemudian disepakati bagaimana cara pembagiannya, dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh investor menjadi tanggungjawab negara yang akan dibiayai melalui mekanisme cost recovery,” jelasnya.

Selain peran di atas, SKK Migas dan KKKS juga memiliki peran kontribusi terhadap negara, daerah dan masyarakat di daerah penghasil. Kontribusinya meliputi DBH, pajak daerah, retrebusi daerah berupa pajak penerangan listrik non PLN dan penggunaan air permukaan non PDAM. Ada juga pola kemitraan dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

DBH Migas dibagi berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004. Dari hasil keuntungan minyak setelah dipotong cost recovery, investor dapat 15 % dan negara dapat 85 %. Dari total 85 % itu, 15 % untuk daerah dengan rincian, 3 % daerah provinsi bersangkutan, 6 % kabupaten/kota lainnya dalam provinsi dan 6 % kabupaten/kota penghasil. Hasil gas, sekitar 30 % untuk investor dan 70 % pemerintah pusat. Dari total 70 %, 30 % untuk pemerintah daerah dengan rincian 6 % daerah bersangkutan, 12 % Kabupaten/ kota penghasil dan 12 % kabupaten/ kota lainya dalam provinsi. Dana ini langsung masuk ke kas negara tanpa perantara.

Kemudian PPM yang dulu disebut CSR bertujuan untuk mengembangkan program yang berlatarbelakang kepedulian masyarakat di daerah operasi melalui langkah strategis. Program ini juga bermaksud untuk menciptakan dan memelihara keseimbangan peningkatan pendapatan negara, menciptakan keuntungan bagi KKKS, melaksanakan fungsi sosial dan memelihara lingkungan Hidup. Anggaran kegiatan ini terlepas dari APBD atau anggaran pembangunan lain yang didanai pemerintah.

“Itulah kegiatan dan kontribusi yang kami lakukan sebagai salah satu penggerak dan lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Industri hulu Migas menjadi multiflayer efek bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Namun, pada saat pandemi covid-19 ini, industri hulu Migas mengalami kendala, kegiatannya terganggu akibat adanya pembatasan gerakan orang dan barang. SKK Migas dan KKKS mengalami masalah dengan bagaimana logistik bisa sampai dengan cepat dan tepat waktu, bagaimana manpower bisa terbang ke lokasi, bagaimana konstruksi tiang pancang dapat dipancangkan dengan kokoh sesuai design dan lain-lain.

“Sementara kita membatasi orang untuk ketemu, bahkan untuk ketemu kita butuh pengeras suara, kru harus makai masker sehingga komunikasinya terganggu dan harus disemprot berkali-kali. Bagaimana mau pegang baut, pegang kunci, pegang tank, kadang bingung mau pegang handsanitizer atau pegang baut. Terus mesti cek sana-sini, cek dulu suhu badannya, minta dulu surat keterangan dokternya, harus ada bukti rapid dan PCRnya, begitu sampai pintu dicek lagi sama satpam dan tim medis, begitu mau naik pesawat atau kapal dicek lagi oleh orang kapal atau pesawat. Lalu begitu sampai di area kerja dibatasi jarak dan pertemuannya. Begitu kira-kira yang kami alami,” tuturnya.

Tapi menurut Haryanto, ini adalah cobaan yang harus dilalui bersama. Dalam kondisi ini seluruh KKKS tidak boleh surut dan terus berupaya mencari cara untuk menggali, menemukan cadangan minyak baru dan memproduksinya. SKK Migas selalu mendorong KKKS dan menyediakan lapangan existing sehingga NKRI mempunyai jaminan suplay energi.

“Alhasil, saat pandemi begini teman-teman KKKS berhasil menemukan beberapa sumur baru di Natuna pada tahun 2020 ini, Medco E&P telah berhasil menemukan sumur Kaci 2, sumur Baronang 4 dan Sumur West Belut. Begitu juga Premier Oil sudah unjuk tangan, di tahun 2021 akan mengoperasikan Sumur Singa Laut dan Sumur Kuda Laut. Ini semua sudah ada penampakan, mudah-mudah ada hasilnya, ya” ucap Haryanto.

Kegiatan lain seperti PPM juga terus berjalan, SKK Migas dan KKKS tetap melaksanakannya meskipun ada kendala wabah. Tahun ini berbagai kegiatan dilakukan seperti memberikan kontribusi terhadap pengembangan Geopark Natuna dengan menyiapkan landmark, papan pelang, sosialisasi faslitas umum dan brosur. Ada juga pengiriman masker, menyalurkan benih ikan patin dan sejumlah kegiatan lainnya.

“PPM juga terus jalan, kami melakukan berbagai kegiatan di Natuna tahun ini, salah satunya Webinar ini. Saya sangat bersyukur kominukasi SKK Migas dan KKKS berjalan baik dengan pemerintah daerah dan kawan-kawan jurnalis Natuna. Mudah-mudahan kita selalu dapat saling mendukung meskipun ada serangan pandemi dan mudah-mudahan Natuna tetap zero COVID,” harapnya.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprati mengapresiasi perjuangan SKK Migas dan KKKS itu. Perjuangan mereka diakui memiliki kontribusi yang sangat besar untuk kemajuan Natuna sejak berdiri higga ke depannya.

“Kami bersyukur SKK Migas dan KKKS bisa tetap berjuang di saat pandemi ini. Kalau kegiatan industri hulu migas ini berhenti, maka sebagian besar pendapatan Daerah Natuna akan hilang. Kami siap mendukung kegiatan ini dan kami mengapresiasi setinggi-tingginya,” ucap Ngesti.

Wilayah kerja SKK Migas Sumbagut meliputi lima provinsi yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. (pat)

News Feed