by

Wabup Ngesti Berikan Kabar Baik Bagi Warga Transmigrasi Batubi

Natuna (HK) – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, kembali melakukan kunjungan kerja ke Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Senin (03/08) kemarin. Kedatangannya kali ini membawa kabar baik untuk warga setempat, yang selama ini merasa bimbang dengan permasalahan lahan aset dan bangunan, karena proses sertifikat tanah transmigrasi yang selama ini belum juga ada titik terangnya.

Kunjungan tersebut didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Natun beserta beberapa Anggota, Ketua Badan Pertanahan Kabupaten Natuna dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada kesempatan itu, Ngesti memaparkan beberapa janji politik yang diutarakan dari awal kepemimpinan Hamid-Ngesti, dimana salah satunya, adalah mengurai permasalahan yang dihadapi masyarakat Bunguran Batubi sejak dulu yaitu legalitas kepemilikan lahan.

“Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bunguran batubi selama ini, terutama terkait legalitas kepemilikan lahan yang dihibahkan sebagai warga transmigrasi di Natuna,” ungkap Ngesti.

Dia mengaku, bahwa selama kepemimpinan periode ini, pemerintah daerah telah memaksimalkan efektivitas OPD, terkait permasalahan tersebut untuk melakukan penelusuran data, menganalisa regulasi, tahapan, serta membangun koordinasi dengan lembaga terkait.

“Proses sertifikasi lahan masyarakat transmigrasi dan pemindahan neraca asset mulai menemukan titik terang, dimana sebagian sertifikat tanah sudah pula diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional,”tuturnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah pernah menerima surat dari pihak Kementerian Transmigrasi, dimana salah satu pointer memberikan hak pembinaan atas masyarakat tersebut.

Ngesti juga mengatakan bahwa, dalam beberapa tahun ini, begitu ramai investor mengunjungi Kecamatan Bunguran batubi dengan rencana untuk berinvestasi usaha perkebunan.

“Dulu pihak kementerian pernah memberikan penjelasan bahwa, pemerintah daerah memiliki hak pembinaan masyarakat dan esensi terpentingnya adalah dari kondisi yang ada. Karena mengingat status kepemilikan lahan yang belum jelas, para investor tersebut terpaksa mengurungkan niat untuk menanam modal pada pengembangan sector pertanian dan perkebunan di wilayah itu,” jelasnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu dukungan dari semua pihak merupakan sebuah keharusan, seperti pengumpulan data cepat oleh Kepala Desa dan Kecamatan, sehingga proses administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

“Dari hasil kerjasama semua pihak itulah, saat ini sudah berhasil diterbitkan sebagian sertifikat Lahan Tansmigrasi milik warga setempat, walaupun harus mengalami revisi dikarenakan keterangan luas lahan tidak sesuai dengan yang tertera di Sertifikat yang diterima masyarakat,”ucapnya.

Tak lupa ia mengingatkan bahwa, dengan diterapkannya new normal sebagaimana putusan pemerintah pusat, seluruh masyarakat sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas perekonomian sebagaimana biasa.

“Semua pihak harus dapat menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pula, seperti pemakaian masker saat beraktivitas diluar, mencuci tangan dengan sabun dan menjauhi keramaian,”pintanya.

Sementara, Camat Bunguran Batubi, Said Muhammad Fadli juga menambahkan bahwa, saat ini terdapat 516 berkas pengajuan terbit sertifikat lahan masyarakat, namun sejauh ini sudah diterbitkan berjumlah 201 sertifikat.

Oleh sebab itu, pihaknya terus berupaya membangun koordinasi dengan pihak BPN untuk melakukan revisi data, sehingga dalam waktu dekat sertifikat lahan masyarakat dari tiga desa tersebut dapat diselesaikan.

“Kepemilikan sertifikat lahan bagi masyarakat sangat penting, karena dengan bukti kepemilikan yang sah, masyarakat akan merasa lebih aman dalam mengelola lahan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik pada sektor pertanian maupun perkebunan,” pungkas Said Muhammad Fadli. (fat)

News Feed