by

Oligarki, Dinasti, dan Demokrasi Pada Pilkada Kepri

  • Oleh: Fendi Hidayat, Ketua Yayasan Gelora Madani Batam

Isu Politik Dinasti dikabarkan akan mengancam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Provinsi Kepri. Pada 12 Juli 2020, Gatra.com memuat berita yang diberi judul “Politik Dinasti Bakal Terjadi pada Pilkada 2020 di Kepri”. Dalam tulisan berita tersebut dimuat informasi tentang rencana duet pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) antara Ansar Ahmad dan Marlin Agustina di Pilkada Kepri 2020. Duet pasangan ini bahkan dikabarkan sudah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Ketua Umum Partai Golkar dan sedang menunggu rekomendasi lanjutan dari Partai Nasdem.

Sekilas memang biasa saja, karena Ansar Ahmad maupun Marlin Agustin merupakan tokoh masyarakat di Kepri sama seperti masyarakat lainnya yang juga memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri menjadi Kepala daerah agar bisa memajukan Kepri. Namun jika dirunut Kembali dan melihatnya lebih luas maka tidak heran jika masyarakat mengaitkan duet pasangan AMAN (jargon duet Ansar Marlin) dengan isu Politik Dinasti.

Hal ini tidak lepas dengan latar belakang kedua tokoh tersebut, dimana Ansar Ahmad saat ini masih tercatat sebagai anggota DPR RI, istrinya adalah anggota DPRD Kepri. Sedangkan anaknya Roby Kurniawan, digadang-gadang akan maju pada Pilkada 2020 sebagai calon wakil bupati mendampingi petahana Apri Sujadi pada Pemilihan Umum Bupati (Pilbup) Bintan 2020.

Tidak hanya itu saja, Marlin Agustina yang akan menjadi Cawagub dari Ansar Ahmad merupakan Istri dari HM Rudi, Walikota Batam dan Exofficio Ketua BP Batam. HM Rudi sendiri dikabarkan juga akan ikut bertarung pada Pilkada Batam 2020.

Pengamat Politik Kepri, Robby Patria melalui artikel yang diberi judul Oligarki dan Politik Dinasti di Kepri yang dimuat pada situs angkaberita.id pada tanggal 27 Februari 2020 membuat Analisa tentang Dinasti Politik yang akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada Kepri 2020. Ada sejumlah daerah di Kepri yang direncanakan membangun Politik model dinasti, setidaknya di Batam dan Bintan yang memiliki nuansa kental menuju politik dinasti.

Sedangkan di Kabupaten Natuna, mantan istri Bupati Natuna (yang saat ini merupakan Wakil Bupati Natuna) direncanakan juga ikut lagi dalam konstelasi Pilkada Natuna 2020. Dalam artikel yang sama, Robby juga menjelaskan bahwa di Indonesia ada (setidaknya) 36 dinasti yang berkuasa, dimulai dari suami yang menjadi kepala daerah kemudian dilanjutkan istri, ipar, biras hingga anak.

Politik Dinasti dan Oligarki Pasca Reformasi
Seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung malah menghasilkan akumulasi kekuasaan yang didominasi oleh orang-orang kaya dari golongan tertentu atau keluarga tertentu. Hal ini justru mengesahkan lahirnya Oligarki (Manjin, 2018) di masa Demokrasi saat ini.

Prof. Ikrar Nusa Bhakti, dalam artikelnya yang dimuat dalam laman lipi.go.id dengan judul Oligarki dan Demokrasi, menjelaskan bahwa Oligarki yang terbangun pasca Reformasi menjadi sangat liar. Jika masa Orde Baru, Oligarki kekuasaan dikuasai oleh Soeharto dan kroni-kroninya, namun mereka masih bisa dijinakkan oleh Soeharto. Sedangkan oligarki yang terbangun pasca reformasi berkembang semakin liar karena tidak ada yang mampu menguasai mereka. Dengan uang dan kekayaannya, mereka dapat melakukan semua hal, termasuk membeli suara pada Pemilihan Umum (Pemilu).

Politik Dinasti di Indonesia tidak akan terjadi andai Mahkamah Konstitusi tidak mengeluarkan putusan 33/PUU-XIII/2015. Karena dengan adanya putusan tersebut, otomatis membatalkan pelarangan praktik Politik Dinasti di Indonesia. Pasal 7 huruf r UU 8/2015, menurut MK, mengandung diskriminasi dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan keputusan itu pula lah larangan praktik dinasti politik dan politik dinasti dihapus pemanen dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mana UU tersebut merupakan dasar pelaksanaan Pilkada serentak (Gaudensius Suhardi, 2019).

Kekuasaan merupakan candu, begitu ujar seorang filsuf Inggris, Betrand Russell. Sedangkan Thomas Hobbes juga pernah berujar bahwa Manusia itu lahir dengan membawa Hasrat kekuasaan. Rasanya pendapat kedua orang tersebut sangat relevan jika dipadankan dengan realitasa demokrasi yang berkembang saat ini.

Idealnya dalam konstelasi Pilkada 2020, Partai politik (Parpol) menyiapkan kadernya, tetapi sayangnya parpol masih belum bisa menyiapkan kader berkualitas dari internal partai melainkan membangun dinasti dan oligarki di Parpol tertentu, sehingga tidak muncul kader pemimpin baru yang segar dan mumpuni (Zamzami A Karim, 2020).

Politik Dinasti pada Pilkada Kepri 2020 berpeluang terjadi, namun kepastiannya masih harus menunggu pendaftaran di KPU yang baru akan dibuka pada 4-6 September 2020, begitu komentar Endri Sanopaka, Ketua Stitipol Raja Haji Tanjungpinang sebagaimana dimuat oleh tanjungpinangpos.id pada 14 Juli 2020 dengan judul berita “Ansar dan Rudi Akan bangun dinasti baru”

Kesimpulan
Masyarakat patut menunggu hasil pendaftaran calon peserta Pilkada 2020, namun dinamika Politik menjelang waktu pendaftaran semakin sengit. Masing-masing kandidat yang akan bertarung sudah mulai memanaskan mesin kampanyenya. Tim pemenangan sudah mulai disusun, hal ini menunjukkan apa yang diramalkan oleh para Pengamat Politik di Kepri bisa saja terjadi. Namun, diera Demokrasi saat ini setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada 2020.

Dengan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 maka praktik Politik Dinasti hanya bisa dihentikan dengan cara elegan yaitu mencalonkan orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa. Proses kaderisasi Parpol harus diperbaiki, agar dapat menghasilkan kader-kader berkualitas yang siap bertarung di Pilkada.

Pendidikan Politik bagi masyarakat juga penting, agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, tidak pragmatis ataupun memilih hanya berdasarkan kesamaan suku ataupun golongan. Pilihan Politik seharusnya didasarkan pada kapabilitas/kemampuan dan rekam jejak kandidat, hal ini diperlukan agar Pilkada benar-benar menghasilkan pemimpin daerah yang mampu membangun daerah, tanpa memandang suku maupun golongan tertentu.

Isu Politik Dinasti wajar saja menggema namun sekarang adalah waktunya bagi kandidat yang dianggap ingin membangun Dinasti Politik bisa membuktikan bahwa mereka memiliki kapabilitas untuk memajukan daerah. Sejatinya kandidat yang berasak dari Dinasti Politik memiliki pengetahuan yang lebih luas dibanding kandidat yang tidak memiliki hubungan dengan penguasa. Namun, faktor individulah yang menentukan, apakah yang bersangkutan memang cepat belajar dan menyerap ilmu dari kerabatnya tersebut, atau hanya menikmati kekuasaan untuk memupuk kekayaan. Kemudian, hal yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai ada konflik kepentingan serta menyuburkan praktik KKN, karena ini justru akan menghianati sumpah janji dan amanah masyarakat Kepri.

Pilkada 2020 di Kepri harus bisa menghasilkan kepala daerah yang kapable, memiliki pengalaman dalam memimpin serta rekam jejak yang baik dalam membangun daerah. Mengingat persoalan ekonomi pasca pandemic Covid-19 semakin pelik, sehingga membutuhkan Pemimpin daerah yang bisa meningkatkan perekonomian, menyediakan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang memadai, lapangan pekerjaan, serta akses teknologi.***

News Feed