by

DPRD Natuna Memberi Saran, Bupati Menyampaikan Tanggapan

Natuna (HK) – DPRD Natuna mengelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD untuk persetujuan bersama dengan Bupati Natuna terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Kamis (29/7).

Pada kesempatan ini seluruh fraksi di DPRD selain memberikan persetujuan atas Ranperda APBDP 2020, mereka juga meberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Saran dan masukan itu berkisar pada APBD Natuna mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemeliharaan aset pembangunan.

Seluruh fraksi menyarankan agar pemerintah dapat merencanakan, menyusun, dan melaksanakan anggaran dengan akuntable dan transparan sehingga hasil APBD dapat berjalan dan tercapai sesuai harapan.

Mereka juga menyinggung beberapa persoalan yang sedang terjadi di daerah seperti soal PAD yang dinilai belum maksimal, rencana pembelian mobil dinas bupati dan wakilnya yang dinilai tidak memiliki nilai prioritas. Mereka juga minta kepada pemerintah agar segera membentuk BPBD dan meningkatkan kemampuan Damkar dengan cara menambah armada pemadam, pakaian pemadam dan menyediakan kantor tersendiri untuk OPD tersebut.

Tidak hanya itu, beberapa fraksi juga menekankan agar pemerintah segera menentukan lokasi kawasan tambang dan meningkatkan potensi perikanan di Natuna karena sektor ini dianggap memiliki potensi untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Natuna, Hamid Rizal memberikan tanggapan atas saran dan masukan dewan itu.

“Kami sampaikan apresiasi kepada DPRD atas saran dan masukannya. Apa yang menjadi saran DPRD kami terima secara terbuka dan akan segera kami lakukan tindak lanjut,” katanya.

“Tadi ada saran dan masukan yang sangat bagus mengenai lokasi tambang dan perikanan. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena itu menjadi kewenangan provinsi. Perikanan kita hanya dikasi wewenang mengurus ikan budidaya di darat saja dan pertambangan sudah jadi kewenangan provinsi, bahkan tambang galian C pun kewenangannya di provinsi,” paparnya.

Terkait pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati, Hamid Rizal menyebutkan rencana kegiatan itu ditunda.

Pada kesempatan yang sama, seluruh fraksi di DPRD Natuna dapat menyetujui APBD Perubahan Natuna tahun anggaran 2020 sebesar Rp. Rp. 1,208 triliun. (fat)

News Feed