by

Bawaslu RI Ajak Masyarakat Karimun Hindari Politik Uang

KARIMUN (HK)-Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar meminta kepada seluruh kontestan pilkada Kepri maupun Karimun untuk tidak menciderai proses demokrasi dengan politik uang atau pelanggaran pilkada lainnya. Kepada masyarakat, Fritz mengimbau agar memilih pemimpin yang patuh pada peraturan dan jangan memilih pemimpin yang menggunakan politik uang.

“Pilkada merupakan proses pendekatan politik kepada masyarakat. Kami mengimbau kepada peserta pilkada untuk jangan ciderai dengan politik uang atau pelanggaran pilkada lainnya. Kepada masyarakat, mari memilih pemimpin yang patuh kepada peraturan, yang punya visi untuk membangun Kabupaten Karimun,” ujar Fritz Edward Siregar.

Ketegasan itu disampaikan Fritz saat meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di Parit Lapis, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Jumat (24/7/2020) siang. Peresmian tersebut dihadiri Bupati Karimun Aunur Rafiq, Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene, Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat, Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko dan komisioner Bawaslu Karimun.

“Hari ini kita resmikan Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di Parit lapis, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral. Saya rasa ini suatu usaha yang sangat baik dilakukan Bawaslu Kabupaten Karimun dalam rangka untuk menegaskan dan mendukung pilkada tahun 2020,” ujar Fritz.

Fritz menyebut, secara nasional Bawaslu sudah meresmikan 62 Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sementara, untuk Karimun ini merupakan yang kedua kalinya setelah hal serupa juga pernah dilakukan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing pada saat pilkada periode lalu.

“Kami berharap, dengan pegawasan yang dilakukan. Ini merupakan sebuah kegiatan pendidikan politik, masyarakat semakin tahu bagaimana cara untuk melapor, masyarakat bisa menolak politik uang dan memberikan pendidikan politik kepada yang lain dan juga memberikan sinyal kepada para kandidat yang ingin mencoba melakukan politik uang,” terangnya.

Dijelaskan, ada tiga faktor munculnya politik yang, diantaranya ada pemberi, penerima dan kesempatan. Menurut dia, sanksi berat yang akan diterima oleh kandidat peserta pilkada maupun masyarakat yang mencoba melaksanakan politik uang.

“Sanksi yang melaksanakan politik uang adalah pidana penjara, baik yang memberi maupun yang menerima. Hanya saja, berapa pidana penjaranya tergantung dari putusan pengadilan. Kalau masyarakat menemukan ada politik uang, silakan langsung laporkan. Sudah ada poskonya,” jelas Fritz.

Fritz menyebut, hampir 50 persen dari pelanggaran pemilukada yang terjadi di Indonesia merupakan politik uang. Berdasarkan data pada 2018 lalu, ada 69 putusan pengadilan terkait pelanggaran pilkada, 35 putusan diantaranya merupakan politik uang. Sisanya, pelanggaran pilkada lain seperti netralitas ASN, partisipasi pemilih dan tingkat kerawanan keamanan.

Peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di Parit Lapis, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dan peresmian Posko Pengawasan dengan pemotongan pita yang didampingi Bupati Karimun, Aunur Rafiq. (ham)

News Feed