by

Komisi I DPRD Batam Sebut Dua Gerai Alfamart di Kabil Ilegal

BATAM (HK) – Komisi I DPRD Kota Batam sebut dua gerai Alfamart yang berada di RT 03/RW 11 dan Komplek ruko Jasinta Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa adalah ilegal.

“Kemaren, Rabu (22/7/2020) kami sudah sidak didua gerai Alfamart tersebut,” ucap ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto saat ditemui di kantornya, Kamis (23/7/2020).

Disampaikan Budi, kenapa dia menilai dua gerai Alfamart Kecamatan Nongsa ilegal ialah karena sesuai pernyataan dan data dari Dinas Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam sejak akhir 2019 lalu hingga 2020 tidak ada lagi mengeluarkan izinnya.

Yakni mengacu pada berita acara serta dokumentasi pada rapat yang difasilitasi oleh Ketua DPRD Kota Batam pada beberapa waktu lalu, disitu dinyatakan bahwa BPM-PTSP tidak ada lagi mengeluarkan penambahan gerai baru untuk Alfamart maupun Indomaret.

Tapi disitu dua tempat itu sekarang bentuk fisiknya sudah berdiri baru, berarti itu tidak ada izinnya sama sekali. Jadi pertanyaannya sekarang pemerintah konsisten atau tidak, kalau konsisten segera turun kelapangan dan tutup dua gerai tersebut.

“Pemko Batam harus tegas dalam masalah ini, kavling hunian bukan untuk jasa atau dagang dan ini pun sudah dirombak peruntukannya. Itu tidak benar, perubahan peruntukan itu aja sudah menyalai aturan,” tegasnya.

Lanjutnya, dengan adanya temuan tersebut maka pihaknya dalam waktu dekat ini akan langsung memanggil manajemen Alfamart, Dinas BPM-PTSP dan juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.

“Besok langsung kita laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyelesaikan masalah ini. Kasihan kita dengan masyarakat setempat, dengan menjamurnya Alfamart dan Indomaret masyarakat menjerit, usahanya mati,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, saat ini Alfamart dan Indomaret yang ada di Kota Batam sangat menjamur dan tidak ada seleksi wilayah yang ketat dan tegas. Jika ada Alfamart dan Indomaret yang baru berdiri saat ini maka harus dihentikan dengan tegas oleh pemerintah.

“Besok dalam RDP kita akan cek semua izin gerainya bersama Dinas BPM-PTSP apakah gerai yang ada sekarang sinkron atau tidak dengan izin yang dikeluarkan. Kalau ditemukan tidak sesuai izin maka harus ditutup,” bebernya.

Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Batam itu dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto, anggota Komisi I Utusan Sarumaha, Tan A Tie dan Muhammad Fadli. (dam)

News Feed