by

Dugaan Korupsi PDAM Tirta Karimun, Kejari Bidik 2 Calon Tersangka

KARIMUN (HK)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun mengusut kasus dugaan penyalahgunaan anggaran retribusi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun. Hanya butuh waktu satu minggu bagi tim penyidik Kejari Karimun untuk mengembangkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Saat penyidikan, ditemukan dugaan kerugian negara sebesar ratusan juta rupiah.

Kepala Kejari Karimun, Rahmat Azhar ketika dikonfirmasi terkait kasus tersebut saat syukuran Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-60, Rabu (22/7/2020) mengatakan, pihaknya sudah meningkatkan tahapan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran retribusi PDAM Tirta Karimun dari penyelidikan ke penyidikan, pada hari ini.

“Hari ini, kasus dugaan penyalahgunaan anggaran retribusi PDAM Tirta Karimun sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” ujar Rahmat Azhar.

Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karimun, Andriansyah menambahkan, pihaknya mulai melakukan penyelidikan kasus tersebut sejak Senin, 13 Juli 2020 lalu dan sudah 13 orang saksi yang diperiksa. Sejumlah saksi yang diperiksa, mulai dari Direktur PDAM Tirta Karimun, Kabag Keuangan hingga staf di kantor, termasuk juga Dewan Pengawas PDAM Tirta Karimun.

“Penyelidikan berlangsung cepat, sekitar satu minggu saja, yang dimulai sejak Senin, 13 Juli 2020 lalu. Kami juga sudah memeriksa 13 saksi, mulai dari Direktur, Kabag Keuangan hingga staf di PDAM Tirta Karimun, termasuk juga satu orang Dewan Pengawas PDAM Tirta Karimun,” terang Andriansyah.

Dijelaskan, pemeriksaan saksi yang berlangsung di ruang Kasi Riksa Kejari Karimun berlangsung tiap hari dan secara marathon. Dalam satu hari, pihaknya memeriksa sebanyak 2 orang saksi.

Andriansyah mengatakan, penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran PDAM Tirta Karimun tersebut berawal dari laporan yang masuk terkait adanya indikasi penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan di jajaran direksi.

“Ada laporan masuk, kemudian kita tindak lanjuti dan betul memang ada beberapa temuan dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di PDAM Tirta Karimun, diantaranya BPJS karyawan sebesar Rp210 juta yang belum dibayar, kemudian uang lembur pegawai satu tahun tidak dibayar, tunggakan listrik, utang Direktur PDAM terhadap pegawai sebesar Rp436 juta lebih,” ungkap Andriansyah.

Selain itu, juga adanya utang PDAM Tirta Karimun kepada pihak ketiga, dalam hal ini kepada pihak penyedia bahan kimia untuk menetralisir kandungan air yang berada di waduk penampungan PDAM Tirta Karimun di IPA Sei Bati, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing. Modusnya, bahan kimia sudah diambil namun uangnya tidak dibayar, nilainya Rp400 juta lebih.

Kata Andri, penyidik juga menerima laporan kalau terjadi keterlambatan gaji pegawai setiap bulannya. Gaji yang seharusnya diterima bulan pertama baru diterima bulan berikutnya. Dari hasil penyelidikan, ternyata uang setoran dana retribusi diduga diambil oleh Kabag Keuangan, sementara cek nya ditandatangani oleh Direktur PDAM.

“Ada dua calon tersangka dalam kasus ini. Modusnya, uang yang ditarik oleh dua orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, pelaku menyetor uang sebesar Rp40.500.000 ke bank, namun di hari yang sama uang tersebut ditarik kembali dan disisakan Rp500 ribu. Ada juga setoran Rp80.900.000, di hari yang sama juga ditarik kembali Rp80 juta dan sisakan Rp900 ribu,” terang Andriansyah.

Dikatakan, untuk menghitung dugaan kerugian negara yang muncul dalam kasus tersebut, penyidik sudah meminta perhitungan dugaan penyalahgunaan anggaran retribusi tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Karimun. (ham)

News Feed