by

LPP Disetujui Dewan Natuna, Temuan BPK Jadi Sorotan

Natuna (HK) – DPRD Natuna menggelar paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Bupati 2019 di ruang Paripurna Dewan, Selasa (14/7). Laporan ini disetujui seluruh fraksi.

Ketua DPRD Natuna, Andes Putra membuka rapat tersebut dan segera mempersilahkan seluruh faraksi-fraksi di DPRD Natuna untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

“Rapat ini meruapakan amanah Undang-undang yang harus kita jalankan. Karenanya kami persilahkan kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan akhirnya masing-masing. Dimulai dari fraksi PAN,” kata Andes.

Fraksi PAN menyampaikan catatan-catatan, saran dan pandangan fraksi terhadap LPP Bupati Natuna. Fraksi ini menyoroti beberapa hal di antaranya prihal sistem belanja daerah yang dinilai harus berjalan transfaran dan akuntable serta tepat sasaran. Kemudian PAD yang belum optimal dan aset daerah yang belum terupdate secara sekasama.

“Maka saran kami yang utama adalah segera dtindaklanjuti rekomendas BPK yang sudah diterima dan susun anggaran dengan perencanaan yang matang, kontrol aset yang ada, disposal (hapus) aset yang sudah tidak berguna karena hal-hal semacam ini yang juga menjadi rekomendasi BPK,” kata Juru Bicara FPAN, Wan Ricci melalui podium.

Hal yang sama juga disamapaikan Faraksi Golkar. Farakasi ini menekakan kepada pemerintah agar memperbaiki dan meningkatkan etos kerjanya agar anggaran dapat dipergunakan sesuai anggarannya.

“Kami berharap pemerintah dapat lebih patuh lagi terhadap aturan dan segera tindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujar Azi dari farkasi Golkar.

Fraksi Perjuangan Nurani Rakayat (FPNR). Fraksi ini meminta agar pemerintah dapat menertibkan wajib pajak seperti pajak sarang burung walet dan lainnya.

“Kami minta bupati dapat lebih bisa mengelola dan lebih bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran di Natuna sehingga tidak ada temuan BPK lagi,” tehgas Jubir FPNR, Junaidi.

Hal yang sama juga disampaikan fraksi-fraksi lain di DPRD Natuna.

Bupati Natuna, Hamid Rizal pada kesempatan yang sama diberikan kesempatan oleh DPRD untuk memberikan tanggapan. Ia mengapresiasi DPRD Natuna yang telah memberikan pandangan dan masukan kepada Pemkab.

“Kami sudah mulai menindaklanjutinya, besok kami rapat lagi dengan OPD agar proses tindaklanjut ini segera bisa selesai,” pungkasnya.

Sehabis itu DPRD Natuna meminta persetujuan yang sama dari seluruh anggota DPRD Natuna. “Setuju” seru seluruh anggota dewan yang hadir.

Acara dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepakatan Perda LPP Bupati 2019. (fat)

News Feed