by

Mantan Sekretaris DPRD Karimun Ditetapkan Tersangka Dugaan SPPD Fiktif

KARIMUN (HK)-Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Karimun menemukan babak baru.

Setelah BZ, mantan bendahara dewan ditetapkan tersangka, kali ini penyidik Polres Karimun menetapkan mantan Sekretaris DPRD Karimun berinisial UA sebagai tersangka.

“Sudah ada dua tersangka, setelah BZ, kini UA juga kita tetapkan tersangka. BZ sudah kita tahan, sementara UA belum,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Muhammad Adenan saat ekspose kasus tersebut di Mapolres Karimun, Kamis (9/7/2020).

Kata Adenan, tersangka UA yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris DPRD Karimun karena menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas fiktif.

Tersangka juga mengetahui penggunaan dana untuk perjalanan dinas oleh tersangka BZ yang saat itu menjabat bendahara dewan.

Kapolres menyebut, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,681 miliar.

“Kerugian sebesar itu meliputi SPPD fiktif pimpinan dan staf, perjalanan dinas mantan Ketua DPRD Karimun dan perjalanan dinas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun,” jelasnya.

Menurut dia, UA dan BZ disangkakan melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dikatakan Adenan, sejak bergulirnya kasus tersebut pada 2018 lalu, penyidik telah memeriksa sebanyak 102 orang saksi.

Tak lama setelah Kapolres memberikan keterangan pers kepada wartawan, UA datang memenuhi panggilan penyidik. Dia datang bersama kuasa hukumnya, Trio Wiramon. Begitu sampai di Mapolres Karimun, UA langsung menuju ruang Unit Tipikor Polres Karimun.

Wartawan haluankepri.com sempat menegur UA sebelum melangkah masuk ke ruangan penyidik. Ketika ditanya kabarnya, UA menyebut dalam keadaan sehat.

“Alhamdulillah saya sehat,” ujar UA sambil berlalu masuk ke dalam Mapolres Karimun.

Kasus dugaan SPPD fiktif yang terjadi di DPRD Karimun telah berjalan panjang. Sejak bergulirnya kasus tersebut pada 2018 lalu, penyidik telah memeriksa sebanyak 102 orang saksi.

Bahkan, kantor DPRD Karimun juga telah digeladah aparat Polres Karimun, Senin, 7 Mei 2018 lalu. Penggeledahan sejumlah ruangan kantor tersebut untuk mendalami kasus dugaan korupsi anggaran SPPD anggota dewan tahun anggaran 2016. (ham)

News Feed