by

Pemkab Karimun Dampingi Proses Hukum ASN Terjerat Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

KARIMUN (HK)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun akan melakukan pendampingan terhadap Mn, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, pihaknya melalui Bagian Hukum Pemkab Karimun akan melakukan pendampingan selama proses hukum sedang berlangsung kepada tersangka.

“Kita hormati proses hukum, ini kan pidana umum. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh pengacara maupun keluarga. Apakah nanti ada penangguhan penahanan ataupun tahanan kota atau tahanan rumah. Kalau ada yang menjamin, secara prosedur itu sudah diatur,” ujar Aunur Rafiq di Hotel Alishan, Senin (29/6/2020).

Bupati Rafiq selaku pimpinan ASN di Karimun meminta kepada Mn untuk tabah menjalani kasus yang tengah dihadapinya itu.

“Saya minta kepada Mn untuk tabah menghadapi persoalan ini bersama keluarga, karena ini bagian daripada tugas sebagai aparatur sipil negara ketika menjabat sebagai lurah, ya kita hadapi. Azas praduga tak bersalah kan tetap dikedepankan. Kasus ini kan masih berproses. Pembuktiannya kan nanti di persidangan,” jelasnya.

Aunur Rafiq menyebut, sebelum keluarnya keputusan tetap dari pengadilan atau inkrah, maka Mn tetap seorang ASN di Pemkab Karimun.

“Karena kasus ini bukan korupsi atau narkoba, ini kan pidana umum maka Bagian Hukum di Pemkab Karimun akan mendampingi beliau dengan menyiapkan penasehat hukum. Kemaren tim Bagian Hukum kita sudah mendampingi,” terang Rafiq

Aunur Rafiq menyebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kejari Karimun terkait aturan dan dasar hukumnya.

Seorang aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemkab Karimun inisial Mn, menjalani tahanan rumah bersama Is, karena diduga terjerat kasus dugaan pemalsuan surat tanah di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun. Kasusnya ditangani Polda Kepri dan sudah dilimpahkan ke Kejati Kepri. (ham)

News Feed