by

Merawat Kearifan Pancasila dalam Menata Hidup Bernegara

  • Oleh: H. Muhammad Nasir. S.Ag. MH, Kakan Kemenag Lingga

Munculnya wacana tentang Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Indonesia baru-baru ini, telah meyentakkan rasa Nasionalisme di berbagai kalangan. Terutama pada kalangan politisi dan kalangan praktisi hukum di negeri ini.

Sebagai bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila, tentu sangat terpukul dengan wacana yang berkembang tersebut. Apalagi wacana ini muncul di tengah bangsa sedang berjuang melawan wabah covid-19.
Kenyataan ini menyebabkan bergulirnya arus politisasi diberbagai tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam realitas kenegaraan yang tengah memperjuangkan keselamatan hidup masyarakat dalam tatanan hidup baru atau New Normal. Wacana undang-undang HIP, mengundang kontradiksi politis-ideologis yang dapat mengganggu keutuhan Negara.
Dalam wacana ini, secara tidak langsung mendatangkan dan memiliki implikasi paradoksi-ideologi bagi bangsa Indonesia. Apalagi di saat negeri ini sedang giatnya dalam usaha merawat kebangsaan yang sangat majemuk ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa ideology yang kita anut dan banggakan di Indonesia adalah ideologi Pancasila.

Implikasi ideologi dalam memaknai Pancasila dalam perspektif draf Undang-Undang HIP tentu akan berdampak terhadap prinsip-prinsip dasar Negara. Tidak hanya itu, bahkan akan berdampak pula kepada lahirnya liberalisasi nilai-nilai ideal dan makna kesatuan dan persatuan yang telah terpatri dalam ke-Bhinnekaan dan ke-Tunggalan dalam tata hidup bernegara. Sebab itu, segenab warga dan masyarakat Indonesia telah sepakat dengan tekat bulat untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara yang tidak dapat diganggu gugat.

Ideologi pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia juga telah sepakat bahwa untuk merawat bangsa Indonesia yang besar ini adalah dengan menetapkan dan menempatkan pancasila sebagai penyanggga sekaligus sebagai petunjuk haluan kehidupan bernegara. Untuk itu pancasila sebagai dasar Negara harus di hayati dan di amalkan bagi segenab masyarakat.

Sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki dasar-dasar filosofis dan historis yang kuat. Secara filosofis, Pancasila mengandung makna penghayatan dalam prinsip-prinsip kehidupan bernegara, sebagaimana yang terkandung dalam makna kata Pancasila itu sendiri.

Pancasila berarti lima prinsip. Istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “Panca” artinya lima, dan “Sila’’ artinya prinsip. Pada dasarnya istilah ini telah digunakan oleh Empu Prapanca dalam bukunya yang sangat terkenal. Negarakertagama, dan Empu Tantular dalam bukunya, Sutasoma.

Kedua penulis ini adalah pemikir dan pujangga ternama pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. (Muhammad Yamin, tt : 437). Pada saat itu, Pancasila berfungsi sebagai lima prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan kekerasan, mencuri, dendam, bohong, dan minum-minuman keras. (Dardji Darmodihardjo, 1984 : 23)

Secara historis, Pancasila merupakan warisan sejarah bangsa Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Ia merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, tidak akan terlepas dari proses pertumbuhan dan pemantapan. Di banyak negara, pertumbuhan awal dari suatu ideologi dan kemudian proses pemantapannya mengambil bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang berlangsung dalam bentuk dialog intensif antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Ada yang berupa dialog terbuka untuk mendiskusikan penafsiran konstitusi seperti dilakukan oleh kaum federalis dan kaum republikan di Amerika Serikat pada dua dasawarsa pertama abad kesembilan belas. (Anwar Harjono, 1997:37).

Disamping itu, Pancasila juga mengandung dua landasan fundamental, yaitu Pancasila sebagai “landasan politik” dari Pancasila sebagai “landasan etika”. Nasionalisme menjadi basis politik Pancasila, sedangkan prinsip Ketuhanan menjadi basis etikanya. Bagi Soekarno, salah satu proklamator republik ini, fondasi politik sebuah negara harus ditempatkan terlebih dahulu baru kemudian fondasi etiknya. Nasionalisme harus menjadi fondasi negara yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia. (Faisal Ismail, 1999 : 29).

Pancasila memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran dan fungsi ini diantaranya sebagai 1) jiwa bangsa Indonesia, 2) kepribadian bangsa Indonesia, 3) dasar negara Republik Indonesia, 4) sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, 5) pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, 6) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan 7) sebagai moral dalam pembangunan. (BP7,1993 : 15-17)

Demikian pula, Pancasila memiliki dimensi yang menunjukkan pada ciri khas tersendiri, yaitu sekurang-kurangnya memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi teleologis, etis dan integral-integratif.

Pertama, dimensi teleologis, menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Hidup bukanlah ditentukan oleh nasib, tetapi tergantung pada rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha manusia. Dimensi ini bisa memunculkan dinamika dalam kehidupan bangsa. Kehidupan manusia tidak ditentukan oleh keharusan sejarah yang tergantung pada kekuatan produksi, sebagaimana dikemukakan oleh Marxisme, tetapi ditentukan oleh cita-cita, semangat niat ataupun tekad.

Kedua, dimensi etis, ciri ini menunjukkan bahwa dalam Pancasila manusia dan martabatnya mempunyai kedudukan yang sentral. Seluruh pembangunan diarahkan Untuk mengangkat derajat manusia melalui penciptaan mutu kehidupan yang manusiawi. Ini berarti bahwa pembangunan itu harus mewujudkan keadilan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya.

Di lain pihak, manusia pun dituntut untuk bertanggungjawab atas usaha dan pilihan yang ditentukannya. Dengan demikian, dimensi etis menuntut pembangunan yang bertanggungjawab.

Ketiga, dimensi integral-integratif; dimensi ini menempatkan manusia tidak secara individualistis melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia adalah pribadi, namun juga merupakan relasi. Oleh karena itu, manusia harus dilihat dalam keseluruhan system yang meliputi masyarakat, dunia dan lingkungannya. Pembangunan diarahkan bukan saja kepada peningkatan kualitas manusia, melainkan juga kepada peningkatan kualitas strukturnya. (Adeng Muchtar Ohazali, 2004:49).

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar Negara secara ideologis tidak membutuhkan haluan lain sebagaimana yang dikehendaki dalam draf UU HIP.

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah memiliki wordvew yang jelas karena di dalam pancasila telah mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan hidup barbangsa dan bernegara. Pancasila telah memuat haluan dasar bernegara, memiliki norma yang dapat dijadikan pijakan dalam merawat dan mempersatukan kemajemukan budaya, bahasa dan agama. Oleh sebab itu dengan Pancasila, keutuhan dan kesatuan bangsa dapat dipertahankan.

Dalam usaha menjabarkan nilai-nilai Pancasila secara operasional, di samping ketiga dimensi di atas, perlu terciptanya ‘struktur proses’ dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, yakni: a: diperlukan dinamisasi kehidupan masyarakat, agar tumbuh mekanisme sosial yang mampu menanggapi permasalahan dengan daya-daya inovasi, kreasi dan kompetisi; b: diperlukan demokratisasi masyarakat, sehingga setiap warga terbentuk menjadi manusia dewasa dalam bertindak dan bertanggungjawab, c: diperlukan fungsionalisasi/refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat, supaya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing melalui kooperasi dan koordinasi; d: diperlukan institusionalisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat berjalan dengan wajar dan sehat.
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang dijadikan sebagai pedoman dalam menata, membangun dan mengembangkan tujuan bernegara.

Pancasila merupakan sumber kearifan bertindak dengan bijak dalam membangun cita-cita bersama bagi segenab bangsa Indonesia. Ia telah teruji secara hirtoris dan terbukti secara praksis. Pancasila telah membawa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dalam persatuan dan nyaman dalam kebersamaan.

Usaha untuk mengamalkan penjabarkan makna dari nilai pancasila dalam tataran praksis kenegaraan dan kemasayarakatan merupakan bagian terpenting yang tak dapat ditawar, terutama dalam rangka merawat dan memperkokoh nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara.
Penjabaran nilai-nilai tersebut dilakukan dalam struktur dan proses dinamisasi, demokratisasi, fungsionalisasi, dan institusionalisasi kehidupan bernegara. Dengan demikian pancasila sebagai dasar Negara akan terpelihara dari upaya ancaman liberalisasi ideologi lain yang dapat melemahkan eksistensi dan semangat nilai yang telah terpatri dalam jiwa bangsa Indonesia.***

News Feed