by

Pemkab Lingga Kembali Raih WTP

Lingga (HK) – Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin, memberikan apresiasi atas prestasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. Ini adalah tahun ketiga secara berturut-turut Pemkab Lingga mendapat predikat tersebut.

“Kita mengapresiasi pencapaian opini ini. Kita berharap ini dapat terus dipertahankan pada tahun berikutnya,” kata Udin, Jum’at (22/05/2020).

Menurutnya, peraihan opini tersebut menunjukan adanya keseriusan Pemkab Lingga dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Meski begitu,kedepan Pemkab Lingga harus tetap teliti dalam menjalankan atau menggunakan setiap anggaran untuk keperluan pembangunan. Dengan ketelitian itu tidak memunculkan persoalan atau permasalahan dikemudian hari.

“Jadikan WTP ini sebagai tradisi yang harus bisa dipertahankan, apa lagi ini yang ke tiga kalinya sejak Awe-Nizar memimpin kabupaten ini berdiri, ucapnya.

Dia berharap, seluruh jajaran Pemkab Lingga, khususnya para kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap aturan dalam menjalankan setiap program daerah.

‌“Perlu adanya peningkatan sinkronisasi, pengawasan dan kerjasama yang lebih solid lagi untuk kedepannya, sehingga Pemkab Lingga terus mampu memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakatnya,” pintanya.

Dibawah kepemimpinan Awe dan Nizar, Pemkab Lingga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri pada Rabu (20/05/2020) pagi.

Kabar gembira tersebut diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lingga melalui saluran video conference yang digelar di ruang rapat kantor Bupati Lingga di Daik.

Atas pencapaian ini juga, Bupati Lingga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung serta menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Wakil Bupati Lingga yang selama prosesnya senantiasa mengawal dan menaruh perhatian penuh terhadap pemeriksaan keuangan di daerah oleh BPK.(jfr)

News Feed