Tanjungpinang (HK)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah menetapkan penambahan 10 orang tersangka baru kasus tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan (IPU) bauksit di Dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri tahun 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan senilai Rp30 miliar lebih.
Adapun inisial ke 10 orang tersangka tersebut yakni, BSK, WBW, HEM, SG, JN, MAA, ER, MA, AR dan JL
Informasi diperoleh Haluan Kepri dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan, bahwa ke 10 orang tersangka tersebut merupakan dari pihak swasta sebagai penambang dan kut menikmati hasil yang diduga telah merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah saat itu.
Uniknya, satu dari 10 tersangka tersebut juga dikabarkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Tanjungpinang yang diduga merangkap sebagai salah satu direktur perusahaan yang melakukan penambangan.
Ke-10 tersangka baru ini merupakan lanjutan dari 2 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni AT saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri. Kemidian AM menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dengan demikian, jumlah tersangka dugaan korupsi kasus tambang yang telah mengerok hasil kekayaan bumi di Bintan tersebut menjadi 12 orang.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri, Ali Rahim SH ketika dikonfirmasi watawan membenarkan terhadap inisial 10 tersangka baru dimaksud.
“Data saya terima dari penyidik Pidsus memang benar ada penambahan 10 orang tersangka tersebut,”kata Ali Rahim tanpa menyebutkan lebih jelas nama lengkap termasuk kapasitas dan kaitannya yang bersangkutan sebagai tersangka, Selasa (5/5).
Diberitakan, proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus tambang bauksit di Bintan tersebut sudah dilakukan tim penyidik Kejati sejak beberapa bulan lalu.
Dalam kasus ini, tim penyidik Kejati Kepri juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah pengusaha pemilik IUPK, serta Direktur PT.Gunung Bintan Abadi (GBA) selaku pemilik 1,6 juta ton quota eksport Bauksit dari Kementerian ESDM pusat di Kepri, termasuk telah menerima hasil audit nilai Kerugian Negara (KN) dari BPKP atas dugaan tindak pidana pengeluaran izin Tambang Bauksit tersebut.
Tim penyidik Kejati mendapati adanya dugaan penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang dan jabatan atas dugaan kasus korupsi izin pertambangan di Kabupaten Bintan tersebut termasuk proses produksinya yang dilakukan oleh pihak swasta selaku penambang.
Informasi diperoleh sebelumnya, tim penyidik Kejati Kepri telah memeriksa puluhan saksi, baik dari lingkungan Dinas ESDM Pemprov Kepri, termasuk beberapa orang dari pihak swasta selaku pengusaha tambang bauksit di Bintan yang diduga bermasalah tersebut.
Hal lainnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) untuk penjualan bauksit yang selama ini diterbitkan, ternyata tidak bisa dipergunakan untuk menjual barang galian yang bernilai miliaran rupiah tersebut
Diduga adanya terjadi permainan dibalik itu, sehingga timbulah kesepakatan atau konspirasi untuk memberlakukan izin bodong alias fiktif di luar jalur aturan UU yang berlaku dengan modus menjual bauksit-bauksit tersebut ke PT GBA, meski hal itu dilarang sesuai aturan.
Rekayasa dan dugaan pemalsuan dokumen negara yang dibuat berupa izin tersebut, akhirnya menghalalkan segala cara untuk melakukan pengambilan dan penjualan bauksit di Pulau Bintan bernilai sekitar Rp266 miliar (USD 19 X 1.000.000 ton).
Akibatnya terjadilah kerusakan hutan dan mengeruk kekayaan hasil bumi secara besar-besar yang tidak mendasar pada izin pertambangan yang sah alias bodong.
Hal ini diperparah lagi, tidak dikembalikan fungsi hutan seperti semula dengan reklamasi ulang seperti ketentuan aturan, termasuk menghilangkan uang negara melalui pajak bernilai ratusan miliar rupiah, sehingga bisa diartikan telah terjadi tindakan pidana berlapis, memperkaya diri sendiri atau suatu koorporasi. (nel)
