by

85 Napi Rutan Batam Ikuti Sidang TPP

Batam (HK) – Rumah tahanan negara (Rutan) Klas II A Batam, Barelang menyelenggarakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) bertempat di klinik Rutan Batam, Kamis (2/4/20) siang.

Sidang TPP dihadiri 85 orang napi yang disidang oleh jajaran struktural Rutan Batam yang dijaga ketat oleh petugas sipir. Hal tersebut dilakukan untuk pencegahan Covid-19.

Eko Novyanto, Kasubsidi Pelayanan Tahanan Rutan Batam mengatakan, pelaksanaan sidang ini membahas beberapa poin penting terkait usulan asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan penentuan tamping.

Ia juga mengingatkan beberapa persyaratan terkait usulan reintegrasi harus dipenuhi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebelum masuk dalam proses pemberkasan selanjutnya.

Pasalnya, WBP harus menaati peraturan yang berlaku serta program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah mereka ikuti menjadi dasar dalam melihat progres peningkatan pengetahuan para WBP.

Berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dalam keputusan tersebut 21 orang narapidana di Rutan Kelas IIA Batam yang telah menjalankan 2/3 dari masa tahanan langsung bebas pada Rabu (1/4/20) sore kemarin.

Bahkan, ada sebanyak 341 orang akan mendapatkan asimilasi sampai tanggal 31 Desember 2020. Namun pembebasan secara bertahap selama keadaan darurat.

Untuk mendapatkan SK integrasi sampai 7 April ini ada sebanyak 117 orang harus disidangkan dulu untuk hak usul integrasinya tanpa subsider dan pengawasannya diserahkan ke Bapas masing-masing.

Oleh karena itu, dengan wabah Covid-19 mereka narapidana mendapatkan remisi atas keluarnya keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pembebasan narapidana dengan persyaratan tertentu untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

“21 orang ini kasusnya bermacam-macam mulai dari penganiayaan, penggelapan, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pemalsuan dokumen dan lain-lainnya,” ujarnya usai menyerahkan ke Pos Balai Kemasyarakatan (Bapas).

Ia menambahkan Permenkumham ini hanya berlaku sampai dengan masa Cobid-19. Apabila wabah Corona ini sudah tidak ada lagi, Permenkumham No.10 Tahun 2020, ini tidak akan berlaku lagi.

“Sisanya kami masih berkordinasi. Imbauan kita untuk mereka yang telah bebas mudah-mudahan mereka bisa menjaga dirinya dan diharapkan bisa melakukan perubahan sikap,” tegasnya. (ded)

News Feed