by

LP3ES Usul Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian Hingga Rp337 T

JAKARTA (HK) – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai pemerintah ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan dalam penanganan wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik Rachbini mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah politik dan kebijakan untuk menangani wabah itu pada level makro (negara) maupun level mikro (masyarakat dan komunitas).

Menurut Didik, sumber daya terbesar dengan berskala luas nasional, dan langsung bisa dialokasikan adalah melalui APBN. Tapi sayangnya, pemerintah dinilai terlalu ragu dalam setiap mengambil keputusan.

Pada saat yang sama, para wakil rakyat yang duduk di bangku Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengalami kebingungan. Padahal di tangan mereka ada sumber daya yang besar untuk membantu rakyat.

“Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp 19 triliun pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp 27 triliun, dan kemudian naik lagi Rp 60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia,” kata Didik seperti dikutup dalam siaran resminya, Minggu (29/3/2020).

Alokasi anggaran, menurut dia, harus melibatkan DPR dalam skala yang khusus dan besar. Istilahnya, jangan terlalu mengais-ngais anggaran yang tidak dipakai.

Indonesia semestinya bisa berkaca pada kejadian krisis pada 2008. Pemerintah dan DPR secara tegas memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar 10%.

Nah, di tengah krisis Covid-19 yang berimbas pada krisis ekonomi dan keuangan saat ini, Didik menilai pemerintah dan DPR RI harusnya bisa memangkas hingga 20% pada tiap kementerian dan lembaga untuk dialihkan dalam penanganan Covid-19. (*)

 

Sumber: CNBC

News Feed