by

Komisi I DPRD Batam Bakal Panggil Manajemen PT Bandar Abadi

Batam (HK) – Komisi I DPRD Kota Batam berencana akan panggil manajemen PT Bandar Abadi untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya atas kejadian meledaknya tug boat Maju Jaya di kawasan PT Bandar Abadi beberapa waktu lalu.

Ditambah lagi Komisi I DPRD Kota Batam menemukan pelanggaran fatal dari keterangan yang disampaikan oleh Direktur PT Bandar Abadi itu atas kejadian yang menewaskan 1 orang pekerja itu.

“Saya sudah sampaikan kepada Ketua Komisi I bahwa masalah ini tidak bisa hanya sampai disini saja. Harus diproses dan panggil majemen PT Bandar Abadi karena akan berdampak pada perusahaan lainnya,” ucap Muhammad Fadli, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Jumat (27/3/2020) di kantornya.

Dikatakan Fadli, kecelakaan kerja meledaknya tug boat Maju Jaya di kawasan PT Bandar Abadi itu dikarenakan adanya kerjaan panas, sedangkan didekat area itu sendiri ada pekerjaan orang membuka manhole.

Kejadian itu sangat disayangkan, karena itu tidak akan terjadi jika sistem keamanannya atau safety di PT Bandar Abadi itu baik dan apa yang dikerjakan itu ada dilakukan sistem keselamatannya.

Dijelaskannya, kejadian itu tidak hanya sekedar human error, namun yang salah itu adalah sistem keamanan dari perusahaan. Pasalnya, kejadian seperti itu bukan yang pertama kalinya di PT Bandar Abadi, namun yang kesekian kalinya yang juga menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan informasi dari manajemen PT Badar Abadi itu lanjutnya, karyawannya lebih kurang 1000 orang, sementara safetynya hanya 17 orang saja, ini tidak berimbang dan tidak akan bisa mengawasi sistem keamanannya dengan baik dan keselamatan dalam bekerja.

“Semua karyawan itu harus dilindungi dengan sistem keselamatan kerja yang baik. Pihaknya tidak ingin lagi masyarakat mengalami kecelakaan kerja, apalagi sampai menghilangkan nyawa pekerja itu sendiri,” ungkap Fadli.

Menurutnya, dalam pekerjaan panas digalangan itu harus ada izinnya, yaitu izin kerja panas, apabila tidak dilakukan maka itu adalah kesalahan yang fatal dan dalam masalah ini manajemen PT Bandar Abadi mengakui tidak ada melakukannya.

Komisi I DPRD Kota Batam atas izin pimpinan akan melihat data-data beberapa tahun kebelakang sampai saat ini dari majemen perusahaan itu, apakah ada sistem dan pembenahan safety yang dilakukannya.

“Jika tidak ada pembenahan safety yang dilakukan untuk pekerjanya maka komisi I DPRD Kota Batam akan memberikan surat peringatan atau teguran, nanti juga akan disampikan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam dan Provinsi Kepri, serta pihak terkait lainnya,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa komisi I DPRD Kota Batam melakukan sidak ke PT Bandar Abadi itu Senin (23/3/2020) lalu. Dalam sidak itu pihak manajemen perusahaan itu mengakui bahwa dalam kejadian itu korban melakukan pekerjaan atas inisiatifnya dan tidak memiliki permit kerja.

“Bagian safetynya kita ada 17 orang, sedangkan karyawan sekitar 1000 orang. Setiap pekerjaan itu harus ada permitnya, tapi dalam kejadian itu korban melakukan pekerjaan atas inisiatifnya dan tidak memiliki permit dan juga tidak ada mengajukan permit,” tutur Manager Safety Bandar Abadi, Hartono Silalahi. (dam)

News Feed