by

BC Kepri Usulkan Paket Regulasi Pelintas Batas untuk Karimun

KARIMUN (HK)-Secara geografis, Karimun berada di garda terdepan Indonesia atau berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Secara kultural masyarakat Karimun juga memiliki hubungan kekerabatan dengan warga negara Malaysia. Makanya tak heran, ketika diantara dua masyarakat negara serumpun itu saling mengunjungi.

Meski masyarakat Karimun rutin ke Malaysia dan sebaliknya. Namun, selama ini Karimun belum memperoleh paket regulasi seperti halnya yang sudah dilakukan di Kalimantan, Sulawesi maupun Papua terkait pelintas batas.

Pelintas batas merupakan penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui Pos Pengawas Lintas Batas.

Regulasi pelintas batas diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2020 tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

“Pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan khusus. Namun, paket-paket regulasi memang ada. Salah satunya terkait pelintas batas. Saat ini, kami lagi membahas terkait wacana tersebut,” ungkap Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepri, Abdul Rasyid di kantornya, Selasa (4/2/2020).

Kata Abdul Rasyid, seperti yang sudah dilakukan di Kalimantan, perjanjian dua negara antara Indonesia dengan Malaysia terkait pelintas batas. Barang pelintas batas diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang ketentuan nilai pabeannya sudah diatur negara.

Untuk Indonesia dengan Papua Nugini paling banyak FOB 300 US dolar per orang untuk jangka waktu 1 bulan. Indonesia dengan Malaysia dengan ketentuan paling banyak FOB 600 Ringgit Malaysia per orang untuk jangka waktu 1 bulan, apabila melewati batas daratan. Kemudian, paling banyak 600 Ringgit Malaysia setiap perahu untuk setiap trip, apabila melewati batas lautan.

Selanjutnya, antara Indonesia dengan Filipina paling banyak FOB USD 250 US dolar per orang untuk jangka waktu 1 bulan. Kemudian, Indonesia dengan Timor Leste paling banyak FOB 50 US dolar per orang untuk jangka waktu 1 hari.

“Untuk perjanjian seperti ini, kedua negara harus bersepakat dulu. Tentu ini akan kita bicarakan ke pusat. Apakah nanti kebijakannya mengikuti equal treatment yang di Kalimantan atau Sulawesi, semua tergantung kebijakan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Menurut Rasyid, terkait paket regulasi pelintas batas tersebut harus ada perjanjian dua negara, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Singapura. Terkait regulasi, sebenarnya ini merupakan ranahnya Kementerian Luar Negeri dan tugas bea Cukai hanya melindungi masyarakat dari masuknya barang secara ilegal.

“Saya rasa ini ide yang sangat bagus, nanti akan kami bicarakan ke pusat. Pasti pimpinan kita juga mempertanyakan persoalan di daerah itu seperti apa dan kalau kita tahu sejak dulu Kepri memang jalurnya perdagangan. Jadi, kalau aturan mainnya seperti apa, nanti pusat yang menentukan,” pungkasnya. (ham)

News Feed