by

Karantina Karimun Hanya Awasi Barang di Pelabuhan Resmi

KARIMUN (HK)-Masuknya daging maupun hasil pertanian ilegal yang tanpa dilengkapi dokumen resmi dari Malaysia ke Karimun memberi dampak buruk bagi daerah setempat. Salah satunya soal kesehatan. Penyebabnya, karena banyak pelabuhan tikus karena kondisi geografis Karimun yang merupakan wilayah pesisir.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjungbalai Karimun tidak menampik masih banyak masuknya barang-barang berupa daging dan tanaman secara ilegal melalui pelabuhan tikus ke Karimun. Sayangnya, Karantina berdalih pihaknya hanya memiliki pengawasan untuk memeriksa barang yang masuk di pelabuhan resmi.

“Pelantar kita memang banyak, kita hanya ditugaskan untuk mengawasi di pelabuhan yang sudah ditetapkan seperti di Pelabuhan Tanjungbalai Karimun dan Parit Rampak, yang lain kan kita tidak wajib. Tapi kita punya tanggungjawab moral supaya mengamankan daerah-daerah tersebut,” ungkap Kepala Stasiun Karantina Kelas II Tanjungbalai Karimun, Priyadi, Selasa (17/12/2019).

Kata Priyadi, untuk mengamankan pelabuhan tidak resmi atau lebih dikenal pelabuhan tikus di Karimun itu, petugas Karantina bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Bea Cukai. Hanya saja, karena banyaknya jumlah pelabuhan tikus, pihaknya menyadari pengawasan kurang berjalan optimal.

“Memang, dalam aturan kewajiban kami mengawasi pintu-pintu yang ditetapkan. Kalau pintu yang tidak ditetapkan berarti melanggar. Karena substansinya seperti itu, ya kami jalani. Kalau bicara pelantar atau pelabuhan tidak resmi, disinilah kearifan lokal. Tak mungkin kita tutup pelabuhan itu,” jelasnya.

Terkait pelabuhan tikus, Priyadi menjelaskan dirinya sudah pernah membicarakan dengan KSOP Karimun soal penertiban pelantar-pelantar biar pengawasannya jadi lebih mudah. Karena secara aturan hukum, yang memiliki kewenangan menertibkan pelabuhan tidak resmi atau pelantar adalah syahbandar.

Kendati begitu, Priyadi berjanji tetap akan memperjuangkan ke tingkat pusat terkait permasalahan yang ada di Karimun. Apalagi, saat ini pemerintah pusat juga sudah merevisi UU no 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan dan akan diganti dengan undang-undang yang baru setelah sidang paripurna di DPR RI.

“Setelah adanya undang-undang yang baru ini, tentu akan ada penguatan-penguatan disitu, mulai dari penambahan personel kawan-kawan Karantina Ikan dan BKSD akan gabung dengan kita. Kita akan sosialisasikan undang-undang yang baru, karena ada yang perlu diantisipasi. Ancaman hukuman agak kencang dalam undang-undang yang baru itu,” tegasnya.

Kata dia, jumlah personel yang ada saat ini sebanyak 58 orang yang tersebar di Tanjungbalai Karimun, Kundur dan Moro. Selain penambahan SDM, ujar Priyadi, pihaknya juga meminta penambahan sarana dan prasarana seperti kapal patroli. Saat ini, Stasiun Karantina Kelas II Tanjungbalai Karimun belum memiliki kapal. (ham)

News Feed