by

Dua Tersangka Korupsi Tambang Masih Bebas

TANJUNGPINANG (HK)- Dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan (IPU) bauksit di Dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri tahun 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan senilai Rp30 miliar lebih, masing-masing berinisial AT dan Am hingga kini masih bebas berkeliaran dan belum ditahan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Dalam perkara tersebut, AT saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri. Sedangkan Am menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di masa itu. Keduanya ditetapkan tim penyidik Kejati Kepri sekitar awal November 2019 lalu.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Tety Syam SH MH ketika dikonfirmasi Haluan Kepri, Senin (16/12) mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut, termasuk sejumlah saksi lain yang sudah diperiksa sebelumnya.

“Kita akan panggil dan periksa kembali sejumlah saksi yang sudah kita ambil keterangan sebelumnya, termasuk kedua tersangka dimaksud,” kata Tety Syam.

Disinggung tentang status kedua tersangka tersebut saat ini, Aspidsus Kejati Kepri ini menyebutkan masih belum dilakukan penahanan dengan alasan tertentu, dan salah satunya menyangkut lamanya waktu penyidikan nantinya. Kendati demikian ia memastikan, bahwa proses penanganan perkaranya masih berlanjut sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.

“Jika kalau dilakukan penahanan sekarang, nanti waktunya tentu akan terbatas. Sedangkan tenaga penyidik kita juga terbatas, sementara tugas lainnya juga masih banyak dan harus segera diselesaikan dengan baik,”ungkapnya Tety.

Tety menjelaskan, kedua tersangka tersebut selama ini masih tetap koperatif pada saat dilakukan pemeriksaan awal sebagai saksi, dan memiliki status yang jelas, sehingga tidak dikhwatirkan untuk melarikan diri, maupun menghilangkan sejumlah barang bukti yang lain jika diperlukan nantinya.

“Kita masih memiliki waktu yang cukup untuk terus mendalami kasus tersebut. Sabar saja dulu ya, tidak usah terburu-buru,”ujarnya.

Hal lain menyangkut modus korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut, Aspidsus Kejati Kepri ini juga masih enggan menyebutkan, dengan alasan telah memasuki materi perkara.

“Nanti akan kami beberkan pada rekan-rekan media, saat dilakukan pelimpahan tahap II berkas perkara ini ke jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara ini dalam persidangan di Pengadilan Tipkor nanti,”ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus tambang bauksit di Bintan tersebut sudah dilakukan tim penyidik Kejati sejak beberapa bulan lalu.

Dalam kasus ini, tim penyidik Kejati Kepri juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah pengusaha pemilik IUPK, serta Direktur PT Gunung Bintan Abadi (GBA) selaku pemilik 1,6 juta ton quota eksport Bauksit dari Kementerian ESDM pusat di Kepri, termasuk telah menerima hasil audit nilai Kerugian Negara (KN) dari BPKP atas dugaan tindak pidana pengeluaran izin Tambang Bauksit tersebut.

Kepala Kejati Kepri, Edy Birton menyebutkan, bahwa terdapat penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang dan jabatan atas dugaan kasus korupsi izin pertambangan di Kabupaten Bintan tersebut.(nel)

News Feed