by

Kepsek Setuju UN Dihapus, Dianggap Merepotkan dan Tak Memiliki Nilai Lebih

BATAM (HK) – Tim Pendidikan Haluan Kepri melakukan survei dengan menyertakan pertanyaan kepada 30 kepala sekolah baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Rata-rata mengaku setuju bila Ujian Nasional (UN) dihapus dan diganti dengan model penilaian berupa Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter terhadap siswa.

Sebagian kepsek juga berkomentar, roh UN semakin lama semakin tak bernilai, baik untuk penentu kelulusan, PPDB maupun masuk perguruan tinggi. Padahal
menyelenggarakan UN itu cukup merepotkan dan mengeluarkan biaya sangat besar.

Namun tak sedikit juga kepsek yang mengatakan ‘ no comment’ terkait kebijakan dari Mendikbud baru Nadiem Makarim itu, dengan alasan belum mengetahui persis format dari penggantian UN tersebut. Bahkan ada juga kepsek yang enggan berkomentar, karena takut salah sebut. Pasalnya kurang update informasi terkait kebijakan
tersebut, meski hal itu menyangkut kinerja propfesinya.

Tak jauh berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, saat diminta komentarnya terkait kebijakan baru Mendikbud ini yang
dikonfirmasikan melalui sambungan telepon selularnya. Ia malah mengelak dengan alasan dirinya belum tahun dan membaca akan kebijakan dari Mendikbud tersebut.

“Aduh nanti sajalah saya belum tahun dan membaca kebijakan itu. Nanti kalau saya berkomentar takut salah jawab pula,” ucapnya sembari buru-buru menutup telepon selularnya.

Berikut ini sejumlah pendapat dari kepsek di Batam yang berhasil dirangkum Tim Pendidkan Haluan Kepri, Kamis (13/12). Pendapat pertama dilontarkan Plt Kepsek SMPN 26 Batam, Zefmon Prima Putri SPd. Ia mengaku dengan kebijakan UN dihapuskan, karena dinilainya selama ini merupakan hal yang sangat ditakuti siswa bila sebagai penentu kelulusan. Lain halnya bila dipakai sekedar pemetaan standar pendidikan nasional tidak masalah.

Begitu pula dalam penerapan proses PPDB sistem zonasi, ia memandang, hasil UN tersebut tidak berpengaruh besar, sama halnya ketika siswa ingin melanjutkan kuliah keperguruan tinggi tidak berdasarkan hasil nilai UN tersebut.

“Lagi pula kalau saya lihat pelaksanaan UN baik UNBK maupun UNKP selama ini sangatlah membutuhkan
biaya besar, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya sangat merepotkan,” ujarnya, Kamis (13/12).

Sementara bila nanti penganti UN ini dengan dlakukan lewat assessment kompetensi minumum dan survei karakter yang rencana akan dilaksanakan baik untuk pengukuran perkembangan sikap ,pengetahun, dan keterampilan siswa, Zepmon menyarankan hendaknya betu-betul difahami oleh para guru yang merupakan ujung tombak dari semua program ini. Sehingga kata dia, penilaian itu betul betul dirasakan manfaatnya dalam menciptakan generasi emas penerus bangsa yang mumpuni.

Pengakuan serupa juga dilontarkan Kepala Sekolah SDN 003 Bengkong, Ria Murti SPd, terkait assessment kompetensi minimum dan survei karakter, merupakan bagian
dari nawa cita Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045, yakni melalui Penguatan Pendidikan Karakter
(PPK) dan Literasi.

Ria menilai, dengan pelaksanaan assessment kompetensi minimum ini, nantinya bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal peserta didik melalui literasi dan numerasi. Artinya kata dia, literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tetapi sangat luas pengertiannya.

“Seperti menurut ALBERTA, bahwa literasi adalah kemampuan membaca, menulis, menambah pengetahuan dan berfikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan
potensinya dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Dijabarkan Ria, terdapat enam literasi dasar yang harus dipahami dan dikuasai peserta didik yakni, literasi baca dan tulis, literasi numeris (matematika), literasi sain, literasi financial, literasi digital, dan terakhir literasi budaya dan kewargaan.

“Kalau survei karakter mungkin nantinya dilakukan untuk mengatahui gambaran keseluruhan karakter peserta didik, mulai dari dari karakter baik yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik dilingkungan sekolah, karakter relegius (agama dan budi pekerti), karakter nasionalisme, karakter kemandirian, karakter gotong royong, dan karakter integritas,” ucapnya penjang lebar.

Pendapat lainnya juga datang dari Plt Kepsek SMAN 26 Batam, Midiyanto. Menurutnya, untuk assesment peserta didik memang sangat tepat apabila langsung dengan gurunya. Hal ini karena guru yang lebih memahami kemampuan kognitif maupun afektif dan karakternya.

“Guru yang memiliki peranan penting dalam melihat kemampuan siswanya, makanya kata saya sistem assesment kompetensi maupun karakter siswa ini lebih tepat dilakukan oleh gurunya itu sendiri,” jelasnya.

Ditempat terpisah Kepala Sekolah SDN 018 Sagulung, Nurmala SPd MM, mengaku setuju akan kebijakan Mendikbud tersebut selagi untuk kemajuan pendidikan
kedepannya. Ia juga setuju kebijakan jika UN di hapus, karena dinilainya kelulusan itu bukan tergantung pada ilmu pengetahuan saja, atau mata pelajaran yang ditentukan, melainkan harus di barengi dengan nilai sikap siswa.

“Saya pikir siswa yang jenius itu belum entu sikapnya jenius. Makanya keberhasilan pendidikan tidak dari hasil UN melalu, melainkan banyak indkator yang harus dinilai,” katanya.

Sedangkan Plt Kepala Sekolah SMKN 8 Batam, Drs Refio MPd, sejaka dari awal berkomentar mengatakan setuju bila UN dihapus. Namun ia mewanti-wanti UN dihapus, tetapi sekolah harus tetap menjaga dan memastikan kualitas dan kemampuan siswa yang terukur, tentu dengan mengadakan ujian sekolah (US), terutama untuk SMK wajib dibarengai dengan teori maupun praktek.

“Kalau untuk tingkatan SD sepertinya assesment kompetensi minimum dan survei karakter kayaknya belum pas dilakukan, karena masih dalam masa mencari jati diri. Beda untuk siswa kelas 8 di SMP atau kelas 11 SMA/SMK perlu diterapkan,” ucapnya.

Sementara dua kepala sekolah lainnya, yakni Kepala sekolas SMAN 5 Batam, Bahtiar MPd mengaku belum siap berkomentar karena ia sendiri belum tahu format pengganti UN itu seperti apa nantinya. Ucapan serupa juga dilontarkan Kepala Sekolah SDN 001 Batam Kota, Yendri Sarman SPd mengaku belum tahu pola kebijakan yang nanti akan diterapkan Mendikbud itu seperti apa. “Maaf belum bisa banyak komentar dulu,” katanya.(men)

News Feed