by

Bupati Karimun Setujui Pemanfaatan Lahan Untuk Dermaga Barang Bukti Kejaksaan

KARIMUN (HK)-Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyetujui pemanfaatan lahan bibir pantai di kawasan Pantai Pak Imam, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral untuk digunakan sebagai dermaga penempatan barang bukti kapal sitaan Kejaksaan Negeri Karimun. Persetujuan Bupati Karimun itu ditandai dengan surat rekomendasi no: 550/Dishub/270/XI/2019 tertanggal 25 Novemer 2019.

Dalam surat rekomendasinya, Bupati Karimun Aunur Rafig mengatakan, berdasarkan hasil survei di lapangan, lokasi kawasan pantai dan perairan yang terletak di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral yang diusulkan Kejaksaan Negeri Karimun merupakan lahan milik negara.

“Lahan yang diusulkan seluas 100 m X 300 m setelah dilakukan rapat dan berkoordinasi dengan masyarakat. Mengingat samping kiri dan kanan lokasi terdapat kepentingan masyarakat nelayan untuk menambatkan perahu dan masyarakat bermain jong, sehingga lokasi yang dapat direkomendasikan seluas 75 m X 250 m,” ungkap Aunur Rafiq.

Kata Rafiq, pada prinsipnya pemerintah daerah Kabupaten Karimun tidak keberatan atas rencana Kejaksaan Negeri Karimun untuk penempatan barang bukti kapal sitaan dalam memanfaatkan lahan perairan yang terletak di kawasan Pantai Pak Imam, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral. Sementara, proses perizinan selanjutnya merupakan kewenangan Pemprov Kepri.

Kepala Kejari Karimun, Taufan Zakaria mengatakan, terkait pemanfaatan lahan pantai tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pemkab Karimun. Menurut dia, proses penegakan hukum bukan hanya berada dalam tahap persidangan saja, melainkan juga kegiatan yang menyangkut pengamanan barang bukti termasuk juga penyelesaian barang rampasan yang menjadi barang milik negara.

“Kendala yang kami hadapi sekarang adalah banyaknya aktivitas penanganan perkara terkait barang bukti kapal maupun muatan kapal. Disisi lain, kami memiliki keterbatasan lahan sebagai tempat penyimpanan barang bukti. Ini masih kita koordinasikan secara bersama-sama, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan bijaksana tanpa ada pihak yang dirugikan,” ungkap Taufan Zakaria.

Asisten III Setdakab Karimun, Hurnaisi bersama jajarannya telah turun ke lokasi lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi penempatan barang bukti kapal sitaan Kejaksaan Negeri Karimun tersebut untuk mengecek kondisi di lapangan.

“Kami memang berencana, pemanfaatan lahan negara di bibir pantai yang nantinya mau dimanfaatkan oleh Kejaksaan Negeri Karimun untuk membuat tambatan kapal-kapal sebagai barang bukti. Sementara, di daerah pinggir pantai itu kan ada kelompok-kelompok nelayan tradisional kelompok permainan rakyat tradisional berupa jong budaya,”ungkap Hurnaini.

Kata Hurnaini, untuk memastikan lahan itu bisa dimanfaatkan maka Pemkab Karimun harus berkoordinasi dahulu dengan kelompok nelayan dan jong yang ada di daerah setempat. Lahan tersebut, sebelumnya memiliki sertifikat hak milik atas nama seseorang, namun karena aka dimanfaatkan untuk kepentingan negara maka yang bersangkutan sudah melepaskan hak tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Dalam konteks ini, berlaku istilah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan golongan. Sehingga, kalaupun kita melaksanakan kepentingan negara tapi kepentingan masyarakat juga harus diutamakan. Makanya, dengan turun langsung ke lokasi maka kita tahu seperti apa aspirasi yang langsung disampaikan masyarakat. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan,”jelasnya.

Dijelaskan, sebelumnya Kejari Karimun memang mengusulkan hendak membangun dermaga sebagai tambatan kapal barang bukti melalui surat dengan no: B-2173/L.10.12/09/2019. Kejari Karimun mempertanyakan apakah ada lahan yang bisa dipakai. Ketika dilakukan survei maka lahan yang cocok itu adanya di sekitar kawasan Pantai Pak Imam. (ham)

News Feed