by

Lie Chen Protes, Tanahnya Jadi Pembuangan Limbah PT RAAI

KARIMUN (HK)-Sekitar 6 hektar tanah milik Lie Chen, warga Jalan Pramuka, Tanjungbalai Karimun dijadikan sebagai lokasi pembuangan limbah blasting oleh PT Riau Alam Anugerah Indonesia (RAAI), perusahaan tambang batu granit yang berada di Desa Pangke, Kecamatan
Meral.

“Tanah saya seluas 6 hektar tidak pernah bersengketa dengan PT RAAI. Tanah tersebut pada tahun 2003 silam mau dibeli oleh perusahaan itu, namun hanya diberi uang muka saja. Sampai sekarang pelunasan tanah tersebut tidak pernah diselesaikan. Malah tanah saya itu dijadikan sebagai area project pembuangan limbah blasting,” ungkap Lie Chen, Minggu (1/12/2019).

Kata Lie Chen, selama 18 tahun pihaknya menunggu kepastian pelunasan tanah tersebut dengan PT RAAI, namun tak pernah kunjung dilakukan. Maka dari itu, dia kemudia meminta kepada pimpinan perusahaan PT RAAI agar mengeluarkan tanahnya yang seluas 6 hektar tersebut dari area project atau lokasi pembuangan limbah blasting.

“Karena tidak ada kejelasan selama 18 tahun, maka kami meminta agar tanah kami itu dikeluarkan dari area project PT RAAI. Namun, malah yang terjadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri menerbitkan perpanjangan surat Izin Usaha Pertambangan PT RAAI pada 8
November 2019 lalu tanpa adanya konfirmasi ke kami,” sesal Lie Chen.

Padahal, kata Lie Chen, pihaknya sudah pernah mengirim surat kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri yang isinya untuk tidak menerbitkan IUP PT RAAI diatas tanahnya itu pada 26 Desember 2018 lalu. Saat itu, Kepala Dinas ESDM Kepri masih dijabat oleh Amjon.

“Pada tanggal 26 Desember 2018, saya sudah ajukan surat kepada Dinas ESDM Kepri yang isinya untuk tidak menerbitkan IUP PT RAAI diatas tanah kami. Waktu itu kepala ESDM Pak Amjon. Sebab, persoalan tanah kami dengan PT RAAI masih belum selesai. Surat itu kami tembuskan
juga ke Gubernur Kepri,” ungkap Lie Chen, Jumat (29/11/2019).

“Saya tahu keluarnya perpanjangan IUP PT RAAI itu dari Kabid Perizinan ESDM Kepri, Masiswanto. Saya sudah sampaikan, sebelumnya sudah mengajukan surat ke Dinas ESDM Kepri, kalaupun dinas mau keluarkan surat silakan, tapi keluarkan dulu lahan kami yang 6 hektar berada
di lokasi tambang, karena belum diganti rugi,” jelas Lie Chen.

Kabid Perizinan ESDM Kepri, Masiswanto ketika dikonfirmasi menjelaskan, lahan 6 hektar yang disengketakan antara Lie Chen dan PT RAI itu masuk dalam project area dan bukan wilayah tambang. Sementara, dalam UU Pertambangan dijelaskan, daerah yang masuk dalam project
area dan wilayah tambang diatur dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Dalam dokumen Amdal, seluruh lahan yang dikeluarkan IUP ya kepada PT Riau Alam Anugerah sesuai sampai sekarang, baik dari kabupaten maupun provinsi. Mengenai status lahan, memang harus diselesaikan oleh pemegang IUP. Mengenai lahan 6 hektar itu, sebenarnya masuk project area dan bukan wilayah tambang,” jelas Masiswanto.

Kata Masiswanto, soal kasus tersebut, pihaknya sudah pernah melakukan verifikasi. Dua belah pihak sudah dipanggil, baik itu perusahaan maupun warga atas nama Lie Chen. Kedua belah pihak sama-sama bertahan dengan pendapat masing-masing. Biasanya, jika terjadi status lahan seperti ini diselesaikan secara hukum.

“Kami sudah menyarankan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan persengketaan lahan tersebut secara hukum. Soal itu, pemerintah daerah tidak ikut campur. Karena, kedua belah pihak sama-sama memiliki dokumen lahan. Satu pihak punya surat perjanjian, satu lagi punya sertifikat. Jadi pemerintah tak punya kewenangan ikut campur soal sengketa itu,” tuturnya.

Terkait surat yang diajukan Lie Chen pada 26 Desember 2018, Masiswanto menyebut, kalau surat itu tidak ada disposisi dari pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas ESDM Kepri untuk memprosesnya. Hanya saja, saat Kadis ESDM Kepri dijabat Amjon pernah meminta untuk
memprosesnya. Namun, permintaan itu hanya secara lisan dan bukan tertulis.

Masiswanto juga menjelaskan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri yang ditandatangani oleh Syamsuardi selaku Kadis atas nama Plt Gubernur Kepri. Sementara, Dinas ESDM Kepri hanya memberikan rekomendasi semata. (ham)

News Feed