BATAM (HK) – Hari ini Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2020 sudah clear dan sudah ditandatagani oleh Plt Gubernur Kepri, yaitu sebesar Rp. 4.130.279 per bulan, karena hari ini adalah hari terakhir batas pengesahannya.
Yakni berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018, Pasal 11 ayat (5), UMK diditetapkan, dan diumumkan oleh Gubernur paling lambat pada 21 November dengan keputusan gubernur.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan (Kadisnaker) Provinsi Kepri, Tagor Napitulu saat dijumpai dikegiatan job fair di Bataminto Muka Kuning Kota Batam, Kamis, (21/11/2019).
“Sebenarnya tadi malam mau ditandatagani di Batam, tapi karena pak Plt Gubernur langsung balek ke Tanjung Pinang karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, makanya hari ini ditanda tagani,” ucap Tagor.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusa Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid mengatakan, besar UMK Batam Rp4,13 itu adalah sesuai dengan PP 78 tahun 2015. Apindo komitmen dengan PP itu, kalau tidak sesuai dengan PP itu maka Apindo akan menolak.
Setiap kenaikan UMK itu maka yang dikuatirkan adalah perusahaan akan melakukan rasionalisasi, yakni bisa jadi akan mengurangi tenaga kerja, PHK atau merumahkan pekerja.
Sebab bagi perusahaan yang mempunyai karyawan yang banyak maka kenaikan UMK Rp 10 ribu saja maka itu akan berdampak besar tehadap production cost nya.
“Kalau production cost nya naik maka harga jual produknya akan dinaikan, kalau harga profuknya dinaikan maka akan kalah bersaing dengan Vietnam misalnya,” ucap Rafki.
Menurut Rafki, untuk menghindari itu maka mau tidak mau pengusaha harus mengurangi tenaga kerjanya atau karyawannya, kalau karyawan dikurangi maka akan terjadi PHK dan pengangguran akan makin bertambah.
“Apindo tidak hanya mengurus para pengusaha saja namun juga konsen untuk mengurangi angka pengagguran di Batam, salah satunya adalah dengan memfasilitasi tempat job fair ini,” pungkasnya.
Ditambahkannya, sedangkan untuk UMSK, kewenagannya adalah bipartit dan Gubernur tidak bisa menetapkan UMSK itu kalau tidak ada perundingan dan kesepakatan antara pekerja dengan asosiasi pengusaha di sektor yang bersangkutan.
Kalau UMSK dibidang perkapalan maka yang berunding itu adalah serikat pekerja dibidang kapal, bukan SPSI atau SPMI. Itu wewenangnya adalah masing-masing sektor.
“Kalau itu belum ada maka UMSK belum bisa disahkan oleh Gubernur, karena itu sesuai dengan Permenaker tahun 2018,” tegasnya. (dam)
