by

Pemprov Kepri Tunda Perizinan Pengelolaan Kawasan Investasi

Pemerintah Provinsi Kepri terpaksa menunda seluruh perizinan pengelolaan kawasan untuk investasi. Hal itu karena Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K) belum disahkan.

Mantan Wakil Ketua Pansus Ranperda RZWP3K DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, mengatakan, Ranperda RZWP3K sebaiknya dibahas kembali oleh pansus untuk memberi kepastian hukum agar pengusaha tidak terhambat dalam berinvestasi di wilayah tersebut.

DPRD Kepri sendiri harus segera membentuk pansus, karena sebagian anggota pansus pada periode sebelumnya tidak lagi menjabat sebagai anggota legislatif.

“Untuk jangka pendek, Pemprov Kepri harus mencari solusi terbaik untuk mempermudah pengusaha berinvestasi,” kata Iskandar, seperti dilansir antarakepri.com, Rabu (20/11/2019).

Selain persoalan perizinan investasi baru, ia juga menyorot perpanjangan izin yang diajukan pengusaha. Perpanjangan perizinan tersebut juga mengalami kendala akibat Ranperda RZWP3K belum disahkan.

Banyak pengusaha mengeluh akibat permasalahan itu. Bahkan ada pengusaha yang melaporkan masalah itu kepada Ombusman.

“Pengusaha melaporkan masalah perizinan yang belum dapat diperpanjang di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara institusi itu tidak berdiri sendiri, melainkan sangat tergantung tim teknis seperti Dinas ESDM, DKP, LHK, dan lainnya,” ujarnya.*

(sumber: antarakepri.com)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed