by

Natuna dan Kalbar Jalin Koordinasi, Dalam Hal Apa?

Natuna (HK) – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Rabu (13/11/2019). Kunjungan ini dilakukan untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait isu-isu human trafficking.

Dalam kunjungannya itu, Wabup Ngesti didampingi Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, Kabid Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Natuna, Musmulyadi serta Kasubbag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Natuna, Syamsul Anwar serta Alde sebagai Ketua IKKB Natuna.

Pada pertemuan itu, Wabup Ngesti disambut oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan SDM Pemeritah Provinsi Kalimantan Barat, Syawal Bondoreso.

Pada kesempatan itu, Ngesti menyampaikan, di Natuna terdapat sejumlah tenaga kerja asal Kalbar yang masih di bawah umur dan belum memiliki identitas diri seperti KTP dan dipekerjakan di tempat hiburan malam (THM).

“Padahal seharusnya anak seusia mereka belum patut untuk melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa, apalagi jauh dari pantauan orang tuanya. Dalam kasus-kasus seperti ini sistem koordinasi antarpemerintah kami anggap perlu dijalin,” kata Wabup Ngesti.

Pada pertemuan tersebut, Ketua Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) Natuna, Alde juga mengusulkan kepada Pemerintah Kalbar untuk mencari solusi atas adanya dugaan memperkerjakan wanita di bawah umur di berbagai tempat hiburan malam Natuna.

Menurutnya hal ini menjurus kepada adanya potensi human trafficking yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab terhadap para pencari kerja asal Kalbar di Natuna.

“Kami berharap Pemkab Kubu Raya maupun Pemprov Kalbar, bersedia berkunjung ke Natuna, untuk memberikan sosialisasi maupun pencerahan kepada masyarakat Kalbar yang telah menetap atau merantau ke Natuna,” harap Alde.

Pada pertemuan tersebut, Pemprov Kalbar merespon baik usulan itu dan mereka bersedia untuk membuka ruang komunikasi dengan Pemkab Natuna melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menyelesaikan dugaan kasus human trafficking dan tenaga kerja Kalbar yang bermasalah.

“Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Natuna untuk mengkoodinasikan issu-issu semacama ini. Segala bentuk usulan dan koordinasi yang disampaikan kami terima dengan baik dan teknis ke depan akan dilanjutkan dengan koordinasi lebih lanjut melalui instansi teknis. Terima kasih kami sampaikan kepada Natuna,” kata Syawal Bondoreso. (fat)

Comment

News Feed