by

Pemerintah Dinilai Abaikan Hak Pedagang

BATAM (HK) – Anggota DPRD Provinsi Kepri, Uba Ingan Sigalingging, menilai Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengabaikan hak-hak pedagang pasar induk Jodoh.

Pasalnya, hingga kini para pedagang itu belum diberikan solusi untuk berjualan selanjutnya, sehingga dagangan mereka banyak yang busuk dan mengalami kerugian.

“Pedagang ini bukan pedagang musiman, mereka sudah menghuni sejak tahun 1990-an,” ucap Uba kepada awak media disela-sela aksi yang dilakukan oleh PKL pasar induk Jodoh di depan kantor DPRD Kota Batam, Kamis (7/11/2019)

Dikatakan Uba, seharusnya pemerintah harus memperlakukan pedagang secara hormat karena pasar induk itu ditujukan kepada pedagang.

Dengan adanya masalah yang timbul saat ini, dilihat adanya arogansi pemerintah, yang mana seharusnya pemerintah melakukan dialog secara terbuka kepada pedagang. Sehingga pedagang dapat rasa hormat dari pemerintah.

“Jika pemerintah takut pada rakyatnya. Di sinilah kami melihat ada yang tidak beres. Itulah yang disampaikan teman-teman pedagang dalam demo ini,” ujar politisi partai Hanura itu.

Pihaknya berharap, pemerintah harus duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik untuk para pedagang pasar induk Jodoh itu, sebagaimana yang disampaikan oleh pada pedagang yang melakukan demo ini, bahwa tugas pemerintah itu mengusir kemiskinan, bukan mengusur orang miskin.

Kalau dilihat saat ini pemerintah Kota Batam berkoalisi dengan pihak swasta, yakni menggiring para pedagang untuk mengunakan fasilitas yang dimiliki oleh pihak swasta itu dengan membayar sewa.

Hal itu menimbulkan pertanyaan, dimana Pemko tunduk kepada pengusaha, jadi para pedagang itu siapa yang akan memfasilitasinya.

“Pemerintah yang harusnya menyiapkan kios-kios di pasar itu, bukan melempar ke pihak swasta. Karena itu tugas pemerintah, kecuali pemerintah tidak sanggup harus sampaikan ke publik. Sehingga tidak ada hal yang menimbulkan kecurigaan,” pungkasnya.

Ditambahkannya bahwa pihaknya mendukung penuh upaya para pedagang itu untuk memperjuangkan haknya. Seharusnya sebum digusur kemaren pemerintah sudah siapkan dulu tempat para pedagang itu.

“Para pedagang ini bukan disuruh untuk menempati kios-kios yang dimiliki pihak swasta, itu bukan diharapkan, yang menyiapkan kios-kios itu harus pemerintah. Pratek yang terjadi saat ini sepertinya pemerintah marketing dari pengusaha,” tutupnya. (dam)

Comment

News Feed