by

Jaksa Periksa Kadis Pariwisata Karimun

KARIMUN (HK)-Kejaksaan Negeri Karimun diam-diam menyelidiki anggaran beberapa iven yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 hingga 2018. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Zamri beserta sejumlah kabid dan staf sudah dipanggil ke Kejari Karimun.

Pemeriksaan terhadap sejumlah kabid dan Kadis Pariwisata Zamri tersebut sudah berlangsung sejak awal pekan lalu. Pemeriksaan itu berlangsung secara marathon setiap hari di aula Kantor Kejari Karimun yang berada di depan gedung utama. Pemeriksaan berlangsung secara tertutup.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karimun, Andriansyah ketika dikonfirmasi haluankepri.com terkait pemeriksaan kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tersebut enggan memberikan keterangan. Dia belum mau memberikan penjelasan terkait pemeriksaan itu.

“Kalau soal itu saya belum mau menjawab. Saya belum bisa menyebutkan pemeriksaan terkait apa dan dinas mana yang diperiksa. Saat ini kami lagi fokus melakukan pengumpulan bahan dan data (puldata). Nanti kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan baru bisa saya sampaikan,” ungkap Andriansyah, Rabu (30/10/2019).

Sementara, informasi yang berhasil dihimpun haluankepri.com, pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejari Karimun terkait penggunaan anggaran kegiatan atau iven yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karimun di luar daerah seperti ke Jakarta dan Dumai, bahkan kegiatan ke luar negeri seperti Malaysia.

Untuk melengkapi berkas pemeriksaan, penyidik bahkan telah memanggil pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan itu. Pemanggilan itu dilakukan hampir setiap hari sejak pekan lalu. Bahkan, hingga beberapa hari ini, penyidik masih memeriksa sejumlah pegawai di Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Karimun.

Informasi dari internal Kejari Karimun, sejumlah pegawai dan pihak ketiga datang silih berganti ke ruang aula Kejari Karimun untuk menjalani pemeriksaan. Mereka yang datang mulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan Pelaksana, hingga Kadisparbud, Zamri.

Dalam pemeriksaan tersebut, terperiksa diwajibkan membawa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan luar daerah tahun 2017 dan tahun 2018. Informasinya, pemeriksaan akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan. (ham)

Comment

News Feed