by

Dewan Sepakati Usulan 22 Ranperda

BATAM (HK) – DPRD Kota Batam sepakati 22 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bakal menjadi prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada Tahun 2020 mendatang.

Kesepakatan Propemperda itu disetujui oleh 29 anggota DPRD yang hadir pada Rapat Paripurna ke 13 DPRD Kota Batam tentang laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Propemperda tahun 2020, Kamis (31/10/2019) sore di ruang sidang utama DPRD Kota Batam.

Usulan 22 Propemperda Tahun 2020 itu 17 diantaranya adalah usulan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan 5 Propemperda adalah usulan dari DPRD Kota Batam. Adapun usulan dari Pemko Batam itu yakni, pertama, Perubahan Perda tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah Pemko Batam.

Kedua, Perubahan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pokok -pokok pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, Perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Keempat, Pemakaman.

Kelima, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Batam tahun 2019. Keenam, Lalu lintas dan angkutan jalan daerah. Ketujuh, Pencabutan 5 Perda kota batam. Delapan, Rencana detail tata ruang (RDTR) Batam. Sembilan, Penyelenggaraan perpustakaan. Sepuluh, Perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2020.

Sebelas, APBD Kota Batam tahun anggaran 2021. Dua belas, Perlindungan dan pemberdayaan penyandang Fisabilitas. Tiga belas, Penyelenggaraan ruang terbuka hijau daerah. Empat belas, Rencana induk pembangunan parawisata daerah (Ripda). Lima belas, Pengembangan objek wisata. Enam belas, Penyelenggaraan kearsipan dan ketujuh belas, Pramuwisata.

Adapun Propemperda yang dari DPRD Kota Batam ialah, pertama, Pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat. Kedua, Pemantauan orang asing. Ketiga, Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan. Keempat, Pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kelima, Pembangunan ketahanan keluarga.

Ketua Bapemperda DPRD Batam, Jefri Simanjuntak dalam penyampaian laporannya mengatakan, penyusunan Propemperda DPRD Kota Batam Tahun 2020 itu merupakan implementasi dari beberapa amanat peraturan perundang-undangan.

“Yaitu, Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014, UU nomor 12 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015,” ucap Jefri.

Dikatakan Jefri, mekanisme pembahasannya Propemperda itu telah disusun dengan berbagai alasan dan pertimbangan baik yang telah dievaluasi.

Yakni, Pertama Bapemperda menerima usulan Propempeda dari Komisi dan Eksekutif, kedua menerima masukan dari perwakilan unsur masyarakat, ketiga menyusun daftar prioritas Propemperda tahun 2020. Sedangkan yang keempat menyepakati Propemperda tahun 2020 sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah.

“Satu Ranperda itu anggaranya Rp 480 juta. Kami tidak mau dengan keterbatasan anggaran, dimana Pemko Batam mengajukan 17 Ranperda melalui SK Wali Kota dan anggaran itu harus disiapkan,” bebernya. (dam)

Comment

News Feed