Jakarta (HK) – La Nyalla Mattalitti telah terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024. Dia terpilih secara voting mengalahkan tiga pesaingnya, yakni: Sultan Bachtiar, Mahyudin, dan Nono Sampono.
Dari 134 anggota DPD yang hadir dalam rapat paripurna III dalam agenda pemilihan Ketua DPD RI, La Nyalla meraih suara sebanyak 47 suara. Sedangkan, Nono Sampono sebanyak 40 suara, Mahyudin sebanyak 28 suara, dan Sultan Bachtiar mendapat 18 suara.
La Nyalla yang lahir 10 Mei 1959 itu kemudian diambil sumpah jabatan di ruang rapat Nusantara V dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.
Pria berdarah Bugis ini memiliki nama lengkap La Nyalla Mahmud Mattalitti. Ayahnya, Mahmud Mattalitti merupakan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sedangkan kakeknya, Haji Mattalitti adalah seorang saudagar terkenal asal Bugis-Makassar yang berpengaruh besar di Surabaya. Meskipun begitu, ia tidak memanfaatkan nama besar keluarganya dalam merintis kehidupannya saat ini.
Ia merupakan sosok bengal semasa duduk di bangku sekolah, hingga berani membawa senjata tajam di ujung senapan (sangkur) untuk berkelahi. Oleh karena itu, keluarganya memutuskan untuk memasukkannya ke pondok pesantren di wilayah Bekasi dan pesantren di daerah komplek Makam Sunan Giri Gresik setelah ia beranjak dewasa.
La Nyalla awalnya menjadi sopir angkot di sekitar tempat dia mondok pesantren. Sejumlah preman dia ajak taubat dan membantu menjadi sopir agkut. Dia sempat membuka bisnis dan merugi hingga sekitar Rp 180 juta. Namun La Nyalla tak putus asa dan terus mengembangkan usaha hingga namanya besar di Surabaya. Dia pun kemudian terpilih menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur.
Sosok aktif dan tekun ini juga memiliki pengaruh sebagai kader di partai politik, seperti menjadi Ketua Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur dan Ketua DPW Partai Patriot periode 2008-2013.
Tak hanya itu, ia juga terjun ke dunia olahraga dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Lalu, setahun kemudian, La Nyalla memimpin PSSI Jawa Timur sekaligus menjadi anggota Exco PSSI. Pada tahun 2015, ia terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya hingga ia harus mundur karena kasus dugaan korupsi.
Setelah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla pernah dituding terlibat dugaan korupsi mengenai dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin sebesar Rp 5,3 miliar. Hal tersebut menyebabkan ia pernah dituntut hingga 6 tahun penjara. Namun, menurut hasil persidangan pada 17 Desember 2016, La Nyalla dinyatakan bebas dan tak bersalah.
Pada tahun 2018, sejumlah daerah di Indonesia akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. La Nyalla yang saat itu menjadi politikus Partai Gerindra mengaku diminta mahar berupa uang sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo Subianto jika ingin maju ke Pilgub Jawa Timur.
Pernyataan La Nyalla ini pun menimbulkan polemik di internal garuda, juga masyarakat umum. Akhirnya La Nyalla memilih keluar dari Gerindra. Beberapa kali dia membuat pernyataan yang menyerang Ketum Gerindra Prabowo.
Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti belum bisa memastikan siapa anggota yang akan menjadi wakil DPD di MPR. La Nyalla mengaku tak ingin menjadi wakil DPD di MPR.
“Oh nggak, saya tidak (akan jadi wakil DPD di MPR). Saya taat aturan. Sudah ya, saya cukup Ketua DPD,” kata La Nyalla di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).
La Nyalla juga memastikan pimpinan DPD lainnya tak akan menjadi wakil DPD di MPR. Eks Ketum PSSI itu menyebut anggota DPD sendirilah yang akan memutuskan.
“Yang jelas, yang pimpinan sekarang nggak mungkin masuk MPR. Terserah voter, saya nggak tahu,” jelasnya.
Berdasarkan revisi UU MD3, jumlah pimpinan MPR ditambah dari 5 menjadi 10 orang dengan komposisi, 9 orang merupakan perwakilan masing-masing fraksi di DPR, satu orang lagi merupakan perwakilan unsur DPD.
(dtc)
