KARIMUN (HK) – Para buruh yang menamakan diri Aliansi Serikat Buruh Karimun menggelar serangkaian aksi unjuk rasa di Karimun. Aksi yang dimulai dari titik kumpul di Simpang Mutiara, Kelurahan Pangke, Kecamatan Meral tersebut diikuti ratusan buruh dari berbagai organisasi.
Aliansi Serikat Buruh Karimun tersebut berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Asosiasi Welder Filter (AWFI) Karimun dan seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSPMI yang ada di sejumlah perusahaan di Karimun.
Dari Simpang Mutiara mereka terus bergerak ke Kantor DPRD Karimun. Disana, para buruh menyampaikan orasi terkait rencana revisi UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Buruh juga menolak rencana kenaikan iuran BPJS yang rencananya akan diberlakukan pada 2020
mendatang.
Tak lama menyampaikan orasi, perwakilan buruh kemudian diajak berdialog oleh Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua I Syafri Sandi di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Karimun. Dialog tersebut dihadiri Asisten I Setdakab Karimun, M Tang dan Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto.
Banyak tuntutan yang disampaikan perwakilan buruh diantaranya, menolak wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang direncanakan naik pada 2020. Buruh juga menolak revisi UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka juga meminta permudah investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan.
“Ada sejumlah persoalan yang perlu kami sampaikan dalam forum ini. Diantaranya, soal wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen oleh pemerintah pusat. Kemudian, kami juga menolak revisi UU no 13 tahun 2003 dan terkait kearifan lokal seperti investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan,” ungkap Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar.
Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat ketika menanggapi persoalan yang disampaikan buruh mengatakan, semua usulan yang disampaikan buruh tersebut ditampung DPRD Karimun untuk dikaji kemudian akan dibahas dalam rapat DPRD Karimun dengan menghadirkan jajaran terkait di Pemkab Karimun.
“Intinya, kami menampung semua usulan yang disampaikan rekan-rekan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Karimun ini. Banyak persoalan yang mereka sampaikan, diantaranya soal rencana revisi UU ketenagakerjaan, menolak wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen dan isu daerah,” ujar Yusuf Sirat.
Dari gedung DPRD Karimun, massa kemudian bergerak ke Kantor BPJS Kesehatan di Kolong, Kelurahan Seilakam Barat, Kecamatan Karimun. Disana, buruh kembali menyampaikan orasi terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kedatang buru disambut Kepala BPJS Kesehatan Karimun, Abdullah. Aksi ini tetap mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.r
Bukan hanya buruh yang membentangkan spanduk terkait tuntutan mereka. Beberapa Polwan dari Polres Karimun juga mengangkat sejumlah poster dengan bahasa yang menyejukkan. Diantaranya, “Saye dan Mike Bersahabat Ye”. “Kite Pakai Hati tak Pakai Rusuh”. dan “Kite Semue Bersaudare”.
Dari Kantor BPJS Kesehatan, massa buruh kembali melanjutkan aksi ke kantor Bupati Karimun di Jalan Poros. Kedatangan mereka disambut Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim. Seperti di dua lokasi sebelumnya, di kantor Bupati para buruh kembali menyuarakan sejumlah tuntutan. (ham)
