by

Mahasiswa Politeknik Batam Tolak Revisi UU KPK

BATAM (HK) – Ratusan Mahasiswa Politeknik Negeri Batam turun ke jalan, menolak revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah disahkan oleh DPR RI dan disetujui oleh Presiden beberapa waktu lalu.

Aksi itu dilakukan di depan kantor DPRD Kota Batam, yakni jalan Engku Putri Batam Center. Yakni pasca dilaksanakannya rapat paripurna pengucapan sumpah pimpinan DPRD Kota Batam masa jabatan 2019-2024, Senin (23/9/2019).

Dalam aksi itu masa membawa sebuah spanduk panjang yang bertuliskan KPK terikat, mahasiswa mengugat. Kemudian juga membawa beberapa buah kertas karton dengan berbagai tulisan.

Presiden Badan eksekutif mahasiswa Politeknik Negeri Batam, M Ikhwanul Hafizh mengatakan, berbagai macam produk hukum beserta kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah secara jelas melukai semangat yang dibawa oleh reformasi.

RUU KPK yang disahkan beberapa waktu lalu yang cacat secara prosedur dan kontroversi secara isi serta diikuti isu-isu revisi lainnya seperti RUU KUHP, RUU Ketanahan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Minerba, merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia.

“Menyikapi permasalahan tersebut, maka kami mahasiswa Politeknik Negeri Batam mengambil sikap penolakan dengan beberapa poin tuntutan,” tutur Ikhwanul.

Dikatakanya, adapun tututannya ada tiga, pertama, menolak UU KPK hasil revisi, dalam hal ini mendukung agar segera dilayangkannya gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, meminta Presiden RI untuk segera menerbitkan PP pengganti UU itu.

Ketiga, meminta Presiden dan DPR untuk melakukan penundaan terhadap upaya pengesahan revisi UU hingga dilantiknya DPR masa pengurusan yang baru, mengingat masa jabatan yang sudah tidak lagi memungkinkan untuk dapat dilakukannya revisi UU yang ideal.

“Kita akan kawal terus UU itu hingga betul-betul kembali diubah, karena itu adalah berkaitan dengan masa depan negara dan bangsa ini,” ucapnya. (Cw64)

Comment

News Feed