by

“APBD Natuna Tidak Bisa Dikatakan Prematur”

NATUNA (HK) – Pemerintah Kabupaten Natuna menganggap APBD Natuna tahun anggaran 2020 yang sudah disahkan DPRD beberapa waktu lalu sebagai APBD yang prematur. Anggapan ini dikemukakan oleh Bupati Natuna, Hamid Rizal kepada sejumlah wartawan di Gedung Sri Srindit Ranai, kemarin.

“APBD itu belum. Belum waktunya disahkan,” tegas Hamid.

Namun anggapan itu langsung ditanggapi tegas oleh Anggota DPRD Natuna, Daeng Amhar. Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu APBD yang sudah disahkan dewan tersebut tidak bisa dikatakan prematur.

“Atas alasan apa pemerintah mengatakan APBD itu prematur. Sudah disahkan kok,” tegas Amhar di ruang kerjanya, kemarin.

Menurutnya, APBD Natuna 2020 sudah mencukupi semua syarat, dalam artian semua tahapan dan prosesnya seperti pembahasan, kesepakatan dengan pemerintah dan lain sebagainya itu sudah dijalankan oleh DPRD sehingga dinyatakan layak untuk disahkan.

“Kalau alasannya hanya sebatas belum waktunya disahkan, saya rasa itu tidak bisa jadi alasan. Bukankah segala sesuatu itu jika dilaksanakan lebih cepat akan jadi lebih baik? Toh juga semuanya sudah lengkap,” ucapnya.

Ditanya mengenai keengganan pemerintah menandatangani Perda APBD itu, Amhar mengatakan hal itu tidak ada persoalan.

“Karena nanti dewan bisa menjelaskannya kepada Pak Gubernur, kenapa Pak Bupati tidak mau tandatangan. Tinggal pak Gubernur manggil pak Bupati. Saya rasa tidak ada masalah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, APBD Natuna tahun 2020 sebesar Rp 1,350 triliun. (fat)

Comment

News Feed