by

APBDP Tanjungpinang Defisit Rp110 Miliar

TANJUNGPINANG (HK) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 menjadi Rp1,011 Triliun, dalam Sidang Paripurna di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Sabtu (31/8) malam.

Pendapatan daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp46,2miliar dibandingkan APBD murni 2019 sebesar Rp965,38 Miliar atau naik 4,79 persen. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah lebih besar yakni Rp1,121 Triliun, bertambah sebesar Rp146,33 miliar dari APBD murni 2019 dibandingkan APBD murni 2019 sebesar Rp975,53 miliar atau naik 15 persen.

Berdasarkan rincian anggaran pendapatan dan belanja di atas maka pada Perubahan APBD Kota Tanjungpinang 2019 mengalami defisit sebesar Rp110 miliar. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Tanjungpinang, Efendi dalam membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang.

“Komposisi Belanja Daerah yakni, belanja tidak langsung semula dianggarkan sebesar Rp395,10 miliar, pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp453,03 miliar. Sedangkan dari sisi belanja langsung, semula dianggarkan sebesar Rp580,42 miliar dan pada APBDP 2019 menjadi Rp668,83 miliar,” jelas Efendi.

Usai penyampaian laporan tersebut, dilanjutkan penandatanganan persetujuan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, Wakil Ketua I, Ade Angga, dan Wakil Ketua II, Ahmad Dani bersama Walikota Tanjungpinang, Syahrul didampingi Wakil Walikota, Rahma.

Usai paripurna Ade menjelaskan bahwa sesungguhnya Kota Tanjungpinang tidak mengalami defisit anggaran. Menurut Ade, apa yang disampaikan dalam laporan Banggar tersebut merupakan asumsi perencanaan pendapatan dan belanja daerah.

“Yang disampaikan itu, kita rencanakan tapi untuk realisasinya memang melebihi Belanja Daerah daripada Pendapatan. Tapi dalam perencanaan itu, ya memang kita lebihkan sedikit karena kita bisa prediksi. Pertama bisa kita tutupi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Kedua dapat ditutupi dari target yang kita letakkan di APBD itu tidak 100 persen dari dana bagi hasil dan perimbangan. Kita diambil di angka 80 persen,” jelas Ade.

Namun, jika prediksi dilakukan 100 persen, Pendapatan Daerah bisa melebihi yang sudah kita tetapkan. Pertanyaannya, kata Ade, kenapa Belanja Daerah dilebihi sedikit daripada Pendapatan Daerah, karena memang kebutuhan yang ada seperti itu.

“Jadi informasi yang kami terima dari TAPD, kemungkinan akan ada penambahan DAK yang nilainnya mencapai diatas Rp100 miliar. Jadi jangan khawatir, kita optimis saja ini tidak defisit. InsyaAllah kita pastikan tidak mengalami defisit,” tegas Ade.

Sementara itu, Syahrul juga menjelaskan bahwa dalam penyampaian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp110 miliar tersebut merupakan pengalihan anggaran dalam perubahan ini. 

“Sebenarnya pengalihan anggaran saja, bukan defisit sesungguhnya karena pada APBD murni 2020 akan tertutup. Karena anggaran dari pemerintah pusat akan turun di akhir tahun 2019, yang tidak mungkin dikejar lagi pengerjaannya, makanya dilanjutkan pada tahun berjalan,” pungkas Syahrul. (rco)

Comment

News Feed