by

Kejari Tanjungpinang Beri Bantuan Hukum Bagi Korban Poligami

TANJUNGPINANG (HK) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menyediakan layanan pengaduan dan bantuan hukum pembatalan perkawinan tidak memenuhi syarat, seperti salah satunya poligami tanpa izin istri pertama.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejari Tanjungpinang, Ahelya Abustam, yang mengakui sejauh ini masyarakat banyak yang belum mengetahui khususnya kaum hawa. Padahal kejaksaan diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan permohonan gugatan pembatalan pernikahan tidak sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Bisa kita bantu untuk membatalkan pernikahan yang tidak sah, seperti suami nikah lagi atau poligami tanpa izin istri pertama. Kita diberi kewenangan untuk itu, mungkin masih banyak masyarakat yang tidak tahu,” ungkap Ahelya saat ditemui di Kantor Walikota Tanjungpinang, kemarin.

Selain itu, kata Ahelya pihaknya juga bisa memberikan bantuan hukum seperti ‘pemaksaan’ pernikahan dibawah umur. Hal ini secara hukum belum diperbolehkan, sehingga bagi orang tuanya bisa meminta bantuan kepada jaksa untuk membatalkan pernikahan tersebut.

“Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat itu akan diajukan ke pengadilan. Jika muslim akan diajukan ke Pengadilan Agama, dan jika nonmuslim ke Pengadilan Negeri,” terangnya.

Dijelaskan Ahelya, bentuk bantuan permohonan pembatalan perkawinan itu berupa pendampingan hukum sampai proses peradilan selesai. Pihaknya tidak memungut biaya jasa kepada pemohon pembatalan perkawinan.

“Kami tidak boleh meminta bayaran jasa kepada pemohon. Kecuali biaya yang diatur dalam ketentuan undang-undang seperti pendaftaran gugatan, itu pemohon yang membayar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasidatun Kejari Tanjungpinang, Noly Wijaya juga menyampaikan apabila dalam perkara gugatan pembatalan pernikahan yang tidak sah tersebut muncul kasus Pidana, pemohon bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Seperti, pemalsuan dokumen identitas atau pemalsuan saksi dalam pernikahan dan lainnya.

“Apabila dalam perkara ini muncul masalah Pidana-nya, masyarakat (pemohon) bisa melaporkan ke kepolisian,” tutupnya. (rco)

Comment

News Feed