by

PK Radja Tjelak Ditolak- Korupsi Pengadaan MessMahasiswa Anambas

TANJUNGPINANG (HK)- Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Radja Tjelak Nur Djalal alias Boy.

Tjelak merupakan terdakwa kasus korupsi pelaksanaan proyek pengadaan mess/asrama mahasiswa Anambas di Tanjungpinang sebesar Rp1,499 miliar dari Rp5 miliar APBD-P 2010.

Penolakan MA Nomor Perkara: 238 PK/Pid,Sus/2019 dalam jenis permohonan PK atas nama terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal tersebut diperoleh berdasarkan Wibsite Mahkamah Agung tertanggal 29 Juli 2019 dengan amar putusan
ditolak.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Santonius Tambunan SH MH, ketika dikonformasi Haluan Kepri, secara pasti belum bisa menjelaskan terhadap putusan penolakan PK atas nama mantan Sekda Anambas, Radja Tjelak Nur Djalal tersebut.

“Saya sudah tanya ke Peniteraan Tipikor PN Tanjungpinang, tapi belum ada jawabannya. Jika Wibsite MA itu sudah dinyatakan putus, artinya memang benar perkara PK itu sudah di putus,” kata Santonius, Jumat (23/8).

Sebelumnya mantan Sekda Anambas ini mengajukan PK ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang tertanggal 13 Juni 2019.

PK dimaksud, karena merasa dizalim dan tidak puas terhadap putusan majelis hakim dipimpin Prof Abdul Latief, SH MH, MS Lumme, SH dan Dr Artidjo Alkostar, SH LL,M, menjatuhkan vonis banding tersebut selama 6 tahun dan denda Rp200 juta, subsider 6 bulan penjara.

Disamping ia juga dikenakan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,499 miliar dalam satu bulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah), dengan menyita seluruh harta kekayaannya. Namun jika tidak mencukupi, maka hukumannya akan ditambah selama 3 tahun penjara.

Jika dijumlahkan, maka total hukuman yang dijatuhkan MA terhadap mantan Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut selama 9 tahun dan 6 bulan penjara.

Vonis hakim MA dengan Nomor Perkara 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg, tertanggal 1 Januari 2018 itu, juga sekaligus menolak Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sebelumnya.

MA menyatakan, Radja Tjelak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam kasus korupsi pengadaan mess/asrama mahasiswa Anambas tersebut, selain Radja Tjelak Nur Djalal, juga melibatkan mantan Kepala Dispenda Anambas, Zulfahmi.

Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang sebelumnya menjatuhkan vonis selama 5 tahun penjara, dan denda Rp200 juta, subsider 6 bulan penjara, tanpa dikenakan uang pengganti (UP) kerugian negara.

Vonis tersebut lebih tinggi dibandingkan tuntutan JPU sebelumnya selama 4 tahun 6 bulan, ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan. Namun JPU mengenakan UP sebesar Rp1,499 miliar dengan catatan, jika tidak dapat dibayar akan diganti penjara selama 2 tahun 3 bulan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primer JPU melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sekedar diketahui, perkara tersebut bermula tahun 2010 Sekretariat Daerah Pemkab Anambas mendapatkan anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pembelian mess/ rumah/ gedung/ kantor yang bersumber dari APBD-P sebesar Rp5 miliar.

Jumlah anggaran tersebut dibagi dalam tiga pokok yakni, belanja modal pembelian Mess Pemda di Tanjungpinang Rp2 miliar, kemudian belanja modan pembelian asrama mahasiswa di Tanjungpinang Rp1,5 miliar, serta belanja modal pembelian asrama mahasiswa putri Rp1,5 miliar.

Pada tahun 2010 tersebut, terdakwa Radja Tjelak menjabat selaku Plt Sekda Anambas memanggil saksi Rully Dwi Putra selaku stafnya dibagian umum serta saksi Nurwulan Handoko ST untuk membicarakan pembelian mess Pemda dan Asrama mahasiswa di Anambas di Tanjungpinang, dengan membuat draft Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan panitia dan tim verifikasi pembelian mess Pemda dan asrama mahasiswa tersebut.(nel)

Comment

News Feed