by

Pansus Kampung Tua Temui Menteri ATR- Dapatkan Lima Arahan

BATAM (HK) – Panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) Penataan Kampung Tua DPRD Batam bertemu langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, Senin (19/8), di Jakarta.

Rombongan yang dipimpin langsung boleh Wakil Ketua Pansus Kampung Tua, Harmidi Umar Husen dan anggota Pansus, diantaranya Bobi Alexander Siregar, Rohaizat dan Sugito, mendapatkan 5 arahan sekaligus klarifikasi langsung dari Sofyan Djalil.

Melalui berita acara pertemuan yang diterima Haluan Kepri, Selasa (20/8) siang, Harmidi Umar Husen mengatakan ada lima (5) poin penting yang mengemukan dalam pertemuan tersebut. Pertama, setelah disepakati dan ditetapkan menjadi Perda, Kampung Tua akan dikeluarkan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kedua, lanjut Harmidi, wilayah Kampung Tua yang terkena hutan lindung bisa dirubah atas usulan pemerintah dan DPRD ke Kementerian terkait.

Ketiga, ungkap politisi Gerindra ini, apabila di wilayah Kampung Tua sudah dialokasikan oleh BP Batam ke investor, dan sampai saat ini belum dibangun maka BP Batam berkewajiban mengalokasikan/memindahkan di luar wilayah Kampung Tua, dan meninjau ulang dari segia aturan yang berlaku di BP Batam.

“Poin keempat, Kementerian ATR dan Pansus Kampung Tua mengimbau Pemko Batam agar secepatnya memverifikasi luasan kampung tua,” ungkap Harmidi.

Terakhir, pemukiman Kampung Tua harus mempunyai jalan/lorong yang layak dimauki oleh kendaraan roda empat, dan kedepannya Pemerintah bisa membangun jalan melalui APBD.

Selain kelima poin tersebut, kata Harmidi, maksud dan tujuan perjuangan Kampung Tua tidak lain dan tidak bukan, agar kedepan masyarakat yang menghuni kampung tua mempunyai payung hukum yang jelas.

“Semua orang tentu ingin mewariskan sesuatu yang jelas status hukumnya, tidak mewariskan lahan yang bermasalah kepada anak cucu,” tegas Harmidi.

Sejarah singkat, bahwa pada tahun 2004 Walikota Batam kala itu, yakni Nyat Kadir mengeluarkan surat keputusan (SK) nomor 105 tahun 2004 tentang penetapan 37 Kampung Tua, guna melindungi eksistensi ada istiadat, budaya Melayu, arsitektur bangunan tua, pemakaman serta tempat penduduk asli Batam. (ays)

Comment

News Feed